TREN.BISNISMARKET.COM - Kementerian Sosial Republik Indonesia telah mencatat kesiapan operasional 178 unit Sekolah Rakyat untuk menyambut tahun ajaran baru 2026/2027 yang dijadwalkan dimulai pada bulan Juli 2026 mendatang.
Menurut Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, total 178 sekolah tersebut merupakan gabungan dari berbagai status, yakni 93 sekolah yang sudah permanen, 77 sekolah rintisan dari program tahun 2025, serta tambahan 8 sekolah rintisan baru yang akan diaktifkan pada tahun 2026.
Dari aspek infrastruktur fisik, Menteri Sosial yang akrab disapa Gus Ipul ini menyampaikan bahwa dari keseluruhan lokasi, sebanyak 69 lokasi telah rampung sepenuhnya dan siap digunakan. Selain itu, terdapat 24 lokasi lainnya yang sudah dinyatakan dapat berfungsi untuk kegiatan belajar mengajar.
"Masing-masing ada yang masih tetap berada di sekolah rintisan, tapi ada sebagian lagi yang akan menggunakan gedung permanen. Untuk itu diperlukan kolaborasi dan koordinasi yang baik agar masa transisi ini bisa kita lalui dengan baik," tegas Gus Ipul, merujuk pada kebutuhan sinergi antarlembaga dalam masa transisi ini, Dikutip dari siaran pers.
Program Sekolah Rakyat ini telah berhasil menjangkau calon siswa melebihi target awal, yakni sebanyak 48.975 bakal calon siswa telah terdata, melampaui kuota awal yang ditetapkan sebanyak 32.640 siswa. Angka ini tercapai seiring dengan progres pembangunan 93 sekolah permanen yang kini telah mencapai 78,75 persen penyelesaiannya.
Mayoritas siswa yang terdaftar berasal dari kelompok masyarakat paling rentan, dengan 85,8% di antaranya merupakan penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan 77,6% berasal dari desil 1 hingga 2 Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTSEN). Sebagian besar dari mereka sebelumnya belum pernah mengenyam bangku pendidikan formal.
Gus Ipul menyoroti dampak positif yang lebih luas dari program ini, bukan sekadar pencapaian akademis semata. "Yang kita lihat bukan hanya capaian akademik, tapi perubahan anak-anak ini. Mereka sekarang jauh lebih sehat, lebih disiplin, lebih percaya diri, dan punya harapan terhadap masa depan," ujar Gus Ipul.
Memasuki fase krusial menuju operasional penuh, Kementerian Sosial menekankan bahwa peran pemerintah daerah menjadi sangat menentukan dalam berbagai aspek, termasuk penetapan siswa, pembentukan tim transisi, serta penyediaan dukungan tenaga pengajar di daerah.
Mengenai ketersediaan sumber daya manusia, Menteri berharap adanya dukungan cepat dari pemerintah daerah untuk mengisi kekurangan staf pendidik sementara. "Bisa jadi di tempat yang baru kita masih mengalami kekurangan tenaga kependidikan. Maka itu kita butuh bantuan dari daerah, guru-guru sementara untuk tahap awal ini," ujarnya.
