TREN.BISNISMARKET.COM - Presiden Prabowo Subianto menyoroti persoalan klasik yang dihadapi banyak pengusaha di Indonesia, yakni ketidakmampuan membayar kewajiban utang yang mencapai angka triliunan rupiah. Fenomena ini menjadi salah satu latar belakang penting di awal masa pemerintahannya untuk merancang kebijakan yang lebih inklusif.
Di hadapan ratusan peserta Puncak Peringatan Hari Koperasi ke-79 Tahun 2026 di Jakarta pada Minggu (12/7/2026), Presiden Prabowo menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi tersebut. Beliau menekankan bahwa ada praktik di mana utang bernilai triliunan rupiah tidak kunjung dibayarkan, sementara masyarakat kecil justru kesulitan mengakses pendanaan yang layak.
"Utangnya triliunan, enggak mau bayar. Habis ini pakai itu restrukturisasi, ada istilah kerennya. Rakyat enggak bisa," ungkap Presiden Prabowo Subianto saat menyampaikan pidatonya.
Masalah jeratan utang tidak hanya dialami oleh kalangan pengusaha besar, tetapi juga merambah ke sektor pertanian. Para petani kerap terpaksa menggantungkan diri pada rentenir untuk memenuhi kebutuhan modal usaha maupun kebutuhan sehari-hari, seringkali dengan bunga yang sangat memberatkan.
Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa kondisi ini mendorong pemikirannya untuk mencari solusi yang lebih baik bagi seluruh lapisan masyarakat. Beliau berkeyakinan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan kesempatan untuk mengakses pinjaman dengan suku bunga yang lebih ringan.
"Selain itu saya berpikir tidak ada jalan. Mereka rakyat kita harus mendapatkan kesempatan pinjam uang dengan bunga murah," ujar Presiden Prabowo Subianto.
Dalam pandangan Presiden Prabowo, lahirnya koperasi sejak dahulu merupakan jawaban atas kebutuhan tersebut. Keberadaan koperasi diharapkan mampu menjadi garda terdepan dalam menyelamatkan masyarakat dari jebakan praktik rentenir atau lintah darat yang merugikan.
Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa dengan kewenangan yang dimilikinya, implementasi program koperasi akan dapat berjalan lebih efektif dan menjangkau seluruh pelosok negeri. Ia melihat koperasi sebagai instrumen vital untuk pemerataan ekonomi.
"Jawabannya harus ada koperasi simpan pinjam di setiap desa di Indonesia. Karena itulah angka 81 ribu muncul karena desa dan kelurahan kita jumlahnya 81 ribu," jelas Presiden Prabowo Subianto.
