TREN.BISNISMARKET.COM - Menjelang penetapan Ibu Kota Politik pada 2028, Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menggenjot progres pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif di IKN Nusantara. Target ambisius ditetapkan agar seluruh konstruksi dapat terselesaikan pada akhir tahun 2027.

Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, memaparkan bahwa hingga saat ini, proyek vital tersebut telah mencapai kemajuan konstruksi sekitar 15%. Upaya percepatan terus dilakukan untuk memastikan target waktu dapat tercapai sesuai rencana.

"Kalau untuk yang Yudikatif dan Legislatif rampung 2027, karena memang programnya tahun jamak mulai 2025-2027. Kalau tidak akhir 2027 awal 2028 [rampung]," jelasnya saat ditemui di Kompleks Parlemen RI pada Kamis, 16 Juli 2026.

Menyikapi pertanyaan mengenai paket pekerjaan yang akan segera tuntas tahun ini, Basuki menyebutkan bahwa sarana infrastruktur Sumber Daya Air (SDA) berupa embung menjadi salah satu yang dijadwalkan selesai dalam waktu dekat.

Saat ini, OIKN tengah mengelola total 40 paket pekerjaan fisik pembangunan di IKN. Rinciannya, sebanyak 9 paket telah berhasil diselesaikan pada tahun 2025, sementara 15 paket lainnya masih dalam tahap konstruksi aktif.

Sebanyak 16 paket pekerjaan masih berada dalam tahap persiapan lelang, menunjukkan massifnya kegiatan pembangunan yang sedang berjalan di IKN. Paket-paket dalam tahap konstruksi meliputi pembangunan gedung perkantoran, kawasan yudikatif dan legislatif, serta jaringan jalan dan embung.

Selain itu, pembangunan kolam retensi dan jaringan perpipaan air minum juga menjadi bagian krusial dari sistem pengelolaan air minum dan penyediaan layanan dasar perkotaan di IKN.

Untuk mempercepat laju konstruksi yang masif ini, OIKN mengajukan kebutuhan alokasi anggaran tambahan senilai Rp2,7 triliun di tahun berjalan. Dana ini dialokasikan untuk mendukung pembangunan infrastruktur IKN batch ketiga.

"Kami telah mengusulkan kepada Menteri Keuangan untuk kebutuhan tambahan anggaran tahun 2026 [yang telah diusulkan] pada tanggal 18 Juni 2026 yang akan digunakan untuk kebutuhan anggaran batch 3 dengan skema tahun jamak 2026-2028 sebesar Rp2,7 triliun," ujar Basuki Hadimuljono.