TREN.BISNISMARKET.COM - Badan Gizi Nasional (BGN) mengumumkan adanya penyesuaian signifikan terhadap proyeksi anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kebutuhan dana yang sebelumnya diproyeksikan mencapai Rp268 triliun kini dipastikan akan jauh lebih rendah.
Perubahan ini terjadi seiring dengan upaya pembenahan tata kelola program, penyisiran ulang penerima manfaat, dan refocusing sasaran program yang sedang dilakukan oleh pemerintah.
Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, menjelaskan bahwa besaran anggaran baru masih dalam proses penghitungan dan belum dapat diumumkan secara resmi. Namun, ia menjamin bahwa efisiensi akan tercapai berkat hasil evaluasi yang sedang berjalan.
"Bahwa dengan perbaikan tata kelola, ya misalnya tadi lah insentif, kita akan mencari skema yang paling fair, ya kan? Lalu refocusing. Kan otomatis, otomatis tuh nanti eh efisiensinya pasti akan otomatis mengikuti lah gitu ya," ujar Agustina Arumsari usai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, 20 Juli 2026.
Agustina menambahkan bahwa angka anggaran yang pasti masih dalam proses penghitungan. "Jadi kalau angka sih sementara ini mungkin saya belum bisa sebutkan, tapi sudah yang jelas sudah tidak 268 deh, sudah jauh berkurang," tambahnya.
Presiden Prabowo Subianto telah memberikan tenggat waktu satu bulan kepada BGN untuk menyelesaikan pembenahan tata kelola program MBG. Hal ini menjadi fokus utama dalam rapat terbatas mengenai ketahanan pangan yang telah dilaksanakan.
"Tetapi angkanya karena saya masih berjalan prosesnya, saya belum bisa sebutkan ya. Nanti nanti teman-teman nulisnya... padahal kami masih berproses dan jangan lupa di Ratas kemarin yang khusus membahas MBG yang pangan itu tiga tuh Pak Presiden memberi waktu 1 bulan," jelas Agustina Arumsari.
Dana yang dialihkan akan difokuskan untuk memperkuat intervensi di wilayah dengan prevalensi stunting yang tinggi, seperti Papua dan Nusa Tenggara. Perbedaan indeks harga pangan antardaerah juga menjadi pertimbangan penting dalam alokasi ini.
"Tapi efisiennya itu memang benar-benar misalnya harus dialihkan ke daerah yang tadi tuh yang tinggi stunting di buku ini ditulis, Papua dan sebagainya. Kan indeksnya pasti beda ya harga pangan di sana nih dengan harga pangan di sini," tutur Agustina Arumsari.
