TREN.BISNISMARKET.COM - Sektor bisnis konstruksi di Indonesia saat ini tengah menghadapi tantangan berat berupa lonjakan signifikan pada biaya operasional yang mereka tanggung. Kondisi ini mengancam stabilitas usaha di tengah kebutuhan akan regulasi yang adaptif terhadap dinamika pasar.
Penyebab utama dari kenaikan biaya operasional ini adalah adanya kenaikan harga bahan bakar solar yang terjadi baru-baru ini. Selain itu, kondisi pelemahan nilai tukar mata uang Rupiah juga turut berkontribusi dalam mengerek naik harga bahan baku di lapangan.
Hal ini disampaikan langsung oleh Sekretaris Jenderal 1 BPP Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi), Radinal Efendy. Beliau menyoroti bagaimana dampak kenaikan harga ini langsung terasa pada pengeluaran harian perusahaan konstruksi.
Kenaikan harga bahan baku yang terjadi secara cepat ini membuat regulasi yang ada saat ini menjadi kurang mampu mengimbangi dan memberikan solusi yang efektif. Pengusaha konstruksi sangat mengharapkan adanya dukungan konkret dari pemerintah untuk menjaga keberlangsungan sektor ini.
Dukungan yang diharapkan mencakup penguatan tata kelola yang lebih baik dalam regulasi bisnis. Namun, kecepatan laju kenaikan harga di lapangan seringkali melampaui kemampuan regulasi untuk segera beradaptasi dan memberikan kepastian hukum.
Sektor konstruksi memiliki peran vital dalam perekonomian nasional karena menyerap sekitar 7 juta tenaga kerja. Oleh karena itu, tekanan yang terus menerus pada sektor ini membawa implikasi sosial yang luas bagi jutaan pekerja.
"Pengusaha konstruksi berharap dukungan pemerintah dalam menjaga keberlangsungan dunia usaha melalui aturan penguatan tata Kelola namun kondisi lonjakan Harga bahan baku di lapangan yang sangat cepat membuat regulasi yang ada tidak mampu mengimbangi," ujar Radinal Efendy.
Lebih lanjut, Gapensi menekankan bahwa sektor konstruksi ini memiliki keterkaitan dengan 13 sektor bisnis lainnya. Jika tekanan biaya ini berlanjut tanpa adanya intervensi, ancaman Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) bisa menjadi kenyataan pahit bagi para pekerja.
"Gapensi menyebutkan sektor konstruksi yang menyerap 7 juta tenaga kerja membutuhkan dukungan pemerintah untuk menjaga keberlangsungan bisnis karena terkait dengan 13 sektor bisnis lain sehingga saat tekanan berlanjut dan ancaman PHK bisa terjadi," kata Radinal Efendy.
