TREN.BISNISMARKET.COM - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, akhirnya memberikan klarifikasi resmi mengenai isu utama yang memicu terjadinya pemadaman listrik bergilir di berbagai wilayah Indonesia belakangan ini.
Bahlil secara tegas menepis anggapan publik bahwa minimnya pasokan batu bara di pembangkit listrik menjadi biang keladi utama dari pemadaman yang terjadi. Ia menekankan bahwa data menunjukkan ketersediaan bahan bakar tersebut sebenarnya mencukupi kebutuhan nasional.
Menurut penjelasan Menteri ESDM, kebutuhan tahunan batu bara untuk operasional PLN secara keseluruhan diproyeksikan mencapai sekitar 154 juta ton. Angka ini merupakan patokan perhitungan yang digunakan pemerintah dalam menjamin pasokan energi.
Lebih lanjut, Bahlil memaparkan bahwa pemerintah melalui Direktorat Jenderal Minerba telah menugaskan perusahaan batu bara nasional untuk menyediakan suplai yang melebihi kebutuhan tersebut. Penugasan ini ditargetkan mencapai antara 180 juta hingga 190 juta ton.
"Total kebutuhan batubara PLN itu 154 juta. Dari 154 juta itu Dirjen Minerba sudah memberikan penugasan kepada perusahaan-perusahaan batubara nasional itu sebesar 180 sampai 190 juta yang sudah dikontrakan 134 juta ton. Artinya tinggal sekitar 18 juta kan? Di mananya ada kekurangan," kata Bahlil dikutip dari keterangan resmi, Minggu (21/6/2026).
Oleh karena itu, persoalan inti yang menyebabkan pemadaman bergilir dipastikan bukan terletak pada ketersediaan pasokan batu bara, yang mana hal tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah.
Menteri Bahlil menggarisbawahi bahwa akar permasalahan sesungguhnya bergeser pada aspek teknis distribusi dan pengelolaan logistik yang berada di bawah kendali internal PLN sendiri. Ia mendesak PLN untuk segera memperbaiki kelemahan operasional tersebut.
"Saya minta PLN untuk segera melakukan langkah-langkah yang terukur, komprensif untuk memberikan kenyamanan bagi pelanggan dengan tidak adalagi pemadaman. Dengan kata lain segera atasi masalah teknis ini, karena masalah teknis semuanya ini kewenangan dan kendalinya memang ada di PLN," ujarnya.
Ia juga telah melakukan komunikasi langsung dengan Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, untuk mendorong percepatan penanganan dan memastikan sistem kelistrikan kembali berfungsi secara normal dan stabil.
