TREN.BISNISMARKET.COM - Kabar baik datang dari kancah internasional setelah Amerika Serikat (AS) dan Iran dilaporkan mencapai kesepakatan damai yang mengakhiri konflik berkepanjangan. Kesepakatan ini, yang berlangsung setelah tiga bulan perang, diperkirakan akan memberikan dampak signifikan terhadap stabilitas ekonomi domestik Indonesia.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa tercapainya resolusi konflik antara kedua negara tersebut berpotensi mengurangi beban belanja subsidi energi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal ini merupakan kabar positif mengingat subsidi energi sempat membengkak akibat gejolak harga minyak dunia.
Penandatanganan resmi kesepakatan perdamaian tersebut dijadwalkan dilaksanakan pada hari Jumat, 19 Juni 2026, di Swiss. Peristiwa ini menjadi penanda penting berakhirnya ketegangan yang selama ini memengaruhi pasar komoditas global.
Menurut pandangan Purbaya, meredanya konflik tersebut akan membuka ruang fiskal baru dalam APBN. Anggaran yang sebelumnya dialokasikan untuk menambal kenaikan subsidi kini dapat dialihkan untuk membiayai program-program prioritas lainnya yang ditetapkan oleh Presiden.
"Kan kemarin sebagian anggaran sudah kami sisihkan untuk subsidi, sehingga akan jauh berkurang ada ruang untuk memberi pembiayaan program-program lain yang dianggap penting oleh Presiden," terangnya kepada wartawan usai rapat bersama Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (15/6/2026).
Beban subsidi energi memang mengalami peningkatan signifikan, tercatat hingga 31 Mei 2026, beban subsidi dan kompensasi energi mencapai Rp203,7 triliun, melesat 208,2% secara tahunan (yoy). Kenaikan ini dipicu oleh lonjakan harga minyak mentah Indonesia (ICP) dari asumsi awal US$70 per barel menjadi US$91,9 per barel seiring depresiasi nilai tukar rupiah.
Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pemerintah akan segera melakukan kajian ulang terhadap kondisi APBN pasca pengumuman kesepakatan damai ini. Otoritas fiskal akan mulai menyesuaikan kembali alokasi anggaran setelah sebelumnya melakukan langkah pemotongan dan prioritisasi belanja.
"Jadi kami lihat seperti apa dan baru kami adjust," pungkasnya, mengindikasikan adanya penyesuaian kebijakan fiskal dalam waktu dekat.
Pemerintah sebelumnya telah menyiapkan berbagai skenario antisipasi terhadap kenaikan harga minyak, termasuk kebijakan penghematan BBM dan kerja dari rumah pada akhir Maret 2026. Kebijakan tersebut merupakan respons terhadap krisis minyak dunia yang terjadi sebelumnya.
