TREN.BISNISMARKET.COM - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencatat realisasi belanja daerah sebesar Rp24,73 triliun hingga akhir triwulan kedua tahun 2026. Angka ini merepresentasikan 33,30% dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026 yang ditetapkan sebesar Rp74,28 triliun.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Provinsi DKI Jakarta, Michael Rolandi Cesnanta Brata, mengungkapkan bahwa capaian ini menunjukkan peningkatan yang signifikan. "Presentase tersebut lebih baik dibandingkan tahun lalu sebesar 30,9%," ujarnya.

Rincian belanja daerah dipaparkan dalam konferensi pers laporan APBD triwulan II 2026 di Balai Kota DKI Jakarta pada Rabu, 22 Juli 2026. Pos belanja operasi menjadi yang terbesar, mencapai Rp23,92 triliun.

"Untuk belanja operasi, itu ada belanja pegawai di sana, belanja barang jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan bantuan sosial," jelas Michael Rolandi Cesnanta Brata.

Belanja operasi ini dialokasikan untuk membiayai berbagai kebutuhan vital, termasuk pelayanan publik, penyelenggaraan pendidikan dan kesehatan, serta pemeliharaan infrastruktur. Program perlindungan sosial seperti KJP Plus, KJMU, dan bantuan sosial bagi masyarakat juga menjadi prioritas.

Sementara itu, realisasi belanja modal tercatat sebesar Rp23,92 triliun. Pos ini krusial untuk mendukung pembangunan infrastruktur strategis.

Peningkatan signifikan terlihat pada belanja modal tanah, yang diarahkan untuk mendukung program normalisasi Kali Ciliwung dan pembebasan lahan untuk enam waduk. Hal ini menunjukkan komitmen Pemprov DKI dalam penataan lingkungan dan sumber daya air.

Selain itu, belanja modal bangunan juga mengalami kenaikan, mendukung pembangunan Gedung Batavia Dinas Teknis Jatibaru dan revitalisasi Rumah Susun Marunda. Pembangunan embung dan bangunan penampung air turut mendorong realisasi belanja modal jaringan irigasi.

"Untuk belanja modal jaringan irigasi, tadi juga sudah saya sampaikan ada peningkatan untuk pembangunan embung, bangunan penampung air, dan serta penyelenggaraan jasa jalan provinsi," kata Michael Rolandi Cesnanta Brata.