TREN.BISNISMARKET.COM - Pemerintah Indonesia telah secara resmi mengukuhkan partisipasinya dalam pendirian World Artificial Intelligence Cooperation Organization (WAICO). Momen penting ini ditandai dengan penandatanganan dokumen oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto, di sela-sela Konferensi WAIC 2026 di Shanghai, Tiongkok.
Keikutsertaan Indonesia ini menegaskan komitmen kuatnya untuk memperkuat kolaborasi internasional dalam hal pengembangan dan tata kelola kecerdasan artifisial (AI). Penandatanganan dilakukan bersama perwakilan dari sekitar 30 negara lainnya yang juga menjadi anggota pendiri organisasi.
Sebanyak 30 negara telah menandatangani perjanjian pendirian WAICO, meliputi Aljazair, Belarus, Brasil, Kamboja, Kamerun, Kongo, Kuba, Etiopia, Indonesia, Kazakstan, Kenya, Kirgistan, Laos, Lesotho, Malaysia, Mozambik, Myanmar, Nikaragua, Oman, Pakistan, Rusia, Senegal, Serbia, Afrika Selatan, Tajikistan, Uzbekistan, Venezuela, Zambia, dan Tiongkok.
WAICO didefinisikan sebagai organisasi internasional antar pemerintah yang independen. Fokus utamanya adalah mendorong kerja sama di bidang kecerdasan buatan (AI) dalam ranah sipil, dengan mengedepankan prinsip inklusivitas dan non-diskriminasi.
"Sebagai negara yang bergabung sejak tahap awal pendirian, Indonesia memiliki kesempatan yang sangat strategis untuk ikut berkontribusi nyata merumuskan arah kebijakan dan struktur kelembagaan WAICO," ujar Airlangga Hartarto.
Kehadiran Indonesia sebagai Anggota Pendiri dianggap sebagai langkah strategis. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa arah pengembangan tata kelola AI global tetap berpusat pada manusia (human-centric approach) dan memberikan manfaat yang setara bagi semua negara, terutama negara berkembang dalam mendorong perekonomiannya.
Pemerintah Indonesia juga telah memberikan jaminan bahwa setiap bentuk kerja sama dan penyelarasan teknis melalui WAICO akan selalu selaras dengan regulasi serta kepentingan nasional. Hal ini mencakup kepatuhan pada prinsip etika AI, kedaulatan data, dan komitmen kerja sama ekonomi strategis Indonesia.
Dalam konteks implementasi di Indonesia, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian memandang teknologi kecerdasan buatan memiliki potensi besar untuk dioptimalkan. Sektor-sektor yang diidentifikasi meliputi pertanian modern, pengelolaan energi terbarukan, dan inovasi layanan kesehatan digital.
Lebih lanjut, Airlangga Hartarto menekankan pentingnya infrastruktur digital yang kuat, terutama pusat data (Data Center), untuk mendukung optimalisasi pengembangan dan adopsi AI. Ia meyakini bahwa AI akan menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi digital yang signifikan di masa depan.
