TREN.BISNISMARKET.COM - Perusahaan Umum (Perum) Damri tengah menggarap peluang besar untuk memperluas jangkauan bisnisnya hingga ke Arab Saudi. Rencana strategis ini bertujuan untuk mengoperasikan layanan transportasi darat, khususnya untuk memudahkan mobilitas jemaah haji dan umrah di negara tersebut.
Namun, ambisi besar Damri untuk menembus pasar transportasi di Timur Tengah tersebut kini harus tertahan. Hambatan utama yang dihadapi adalah persyaratan administratif mengenai kewajiban penyetoran modal awal yang ditetapkan oleh pemerintah Arab Saudi bagi perusahaan asing yang ingin beroperasi.
Direktur Utama Perum Damri, Setia N. Milatia Moemin, mengungkapkan bahwa proses perizinan telah dimulai dan intensitas komunikasi dengan otoritas transportasi setempat terus dilakukan. Komunikasi ini menyangkut upaya untuk mendapatkan izin resmi agar Damri dapat beroperasi di sana.
MSCI Tetap Pertahankan Status Pasar EM RI, Pemerintah Anggap Evaluasi Lanjutan Prosedur Normal
Dalam sebuah Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Kompleks Senayan, Jakarta, pada Rabu (24/6/2026), Setia memberikan pembaruan mengenai progres tersebut. Beliau menyampaikan bahwa izin di Arab Saudi secara prinsip terbuka bagi perusahaan asing.
"Saya mau menanggap sedikit atas arahan Pak Ketua [Wakil Ketua Komisi VI DPR Nurdin Halid] tadi mengenai operasional di Arab Saudi. Kami sudah mulai untuk bekerja di sana, untuk berusaha bisa mendapatkan izin bekerja di sana. Kebetulan memang izinnya terbuka, kami juga sudah terus berkomunikasi dengan Naqabah di sana, Naqabah itu semacam Kementerian Perhubungan di sana,” kata Setia.
Secara administrasi, Setia menegaskan bahwa Damri telah melengkapi seluruh dokumen yang diminta oleh otoritas Arab Saudi. Bahkan, perusahaan pelat merah ini telah melakukan beberapa kali kunjungan langsung ke negara tersebut untuk mematangkan rencana ekspansi bisnisnya.
Setia bahkan memproyeksikan bahwa jika izin operasional berhasil didapatkan, skala bisnis Damri di Arab Saudi berpotensi jauh melampaui operasional yang ada di Indonesia saat ini.
"Sebetulnya secara prinsip semua surat-surat sudah kami submit, kami juga sudah beberapa kali ke sana. Dan kalau misalnya kejadian kami bisa beroperasi di sana, bisa jadi skala yang di sana lebih besar daripada yang di sini,” ujarnya.
Kendala krusial yang menghambat realisasi rencana ini adalah tuntutan penyetoran modal awal dalam jumlah jutaan riyal yang harus dipenuhi sebelum perusahaan dapat mulai beroperasi di sana.
