TREN.BISNISMARKET.COM - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin secara tegas mendorong percepatan proses hilirisasi dalam industri farmasi nasional. Langkah ini diyakini menjadi salah satu strategi krusial untuk mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi Indonesia yang ambisius, yakni sebesar 8%.
Hal ini didasarkan pada evaluasi bahwa besarnya belanja kesehatan nasional selama ini belum mampu memberikan efek berganda (multiplier effect) yang signifikan bagi perekonomian domestik. Penyebab utamanya adalah tingginya ketergantungan pada produk farmasi serta bahan baku yang masih harus dipenuhi dari luar negeri.
Dilansir dari Bisnis.com, Budi Gunadi Sadikin menjelaskan bahwa belanja kesehatan Indonesia secara historis selalu berada di atas 10% setiap tahunnya, bahkan sempat menyentuh angka 16% pada tahun sebelumnya. Mayoritas dana tersebut masih terserap untuk pembelian obat, bahan baku, hingga alat kesehatan impor.
Akibatnya, nilai tambah ekonomi dan penciptaan lapangan kerja dari belanja kesehatan tersebut justru dinikmati oleh negara-negara produsen. Impor yang tinggi ini mengurangi potensi kontribusi sektor kesehatan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.
"Kita berdua [bersama Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan] sangat percaya bahwa target 8% itu harus mati-matian dikejar sesegera mungkin. Karena kalau enggak kita kehilangan window of opportunity pada saat puncak bonus demografi kita dan kita akan kehilangan kesempatan untuk bisa jadi negara maju yang income-nya 14.000 dolar GNI per kapita ujarnya dalam konferensi pers di sela-sela acara Building Regional and Global Health Resilience in Asean: Vaccine Manufacturing and Pandemic Preparedness and Response (PPR), Rabu (24/6/2026)," ujar Menkes Budi.
Menurut pandangan Menkes, salah satu metode efektif agar belanja kesehatan dapat berdampak positif pada PDB adalah dengan membangun rantai pasok industri farmasi secara terintegrasi di dalam negeri. Integrasi ini harus mencakup seluruh tahapan, mulai dari pengadaan bahan baku hingga produksi produk akhir.
Sebagai ilustrasi, Menkes mencontohkan kasus produksi parasetamol yang belum terintegrasi sepenuhnya, meskipun Indonesia sudah mampu memproduksi benzena sebagai bahan dasarnya. Tahapan hilirisasi lanjutan seperti konversi menjadi cumene, fenol, hingga menjadi parasetamol masih belum tersedia di dalam negeri.
"Jadi kalau semua rantai produksi atau hilirisasi ini bisa dibikin di Indonesia, belanja yang 12%-13% itu bisa ditranslasikan jadi GDP di sektor kesehatan," sebut Budi.
Selain fokus pada bahan baku obat kimia, pemerintah juga tengah menggenjot pengembangan industri biofarmasi, khususnya melalui pembangunan fasilitas pengolahan plasma darah. Saat ini, berbagai produk turunan plasma seperti albumin, intravenous immunoglobulin (IVIG), serta faktor VIII dan faktor IX masih harus diimpor.
