TREN.BISNISMARKET.COM - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) baru-baru ini menyampaikan pandangannya mengenai kebijakan transportasi hijau di Indonesia. Pembahasan tersebut mencakup upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan para pengemudi ojek online (ojol) sekaligus memastikan keberlanjutan perusahaan aplikator.

AHY menyoroti bahwa aspek kesejahteraan dan keselamatan bagi para mitra pengemudi harus terus menjadi fokus utama pemerintah. Selain itu, pemerintah juga berupaya agar para pengemudi dapat meraih peningkatan penghasilan yang substansial dan berkelanjutan.

Namun, Menteri AHY menekankan bahwa keberhasilan program kesejahteraan ini sangat bergantung pada kesehatan finansial perusahaan aplikator. Menurut pandangannya, perusahaan yang sehat secara finansial akan mampu memberikan dampak positif yang lebih besar bagi mitra pengemudinya.

Hal ini disampaikan AHY saat menghadiri acara Konferensi Pers Peluncuran Gerakan Langkah Hijau Grab untuk Indonesia pada hari Senin, 29 Juni 2026. Ia menekankan perlunya sinergi antara keuntungan perusahaan dan kesejahteraan mitra.

"Setuju ya? Karena kalau perusahaannya sehat, misalnya Grab Indonesia-nya sehat, maka ini juga lebih baik untuk kesejahteraan mitra. Setuju ya?" ujar Agus dalam acara tersebut.

AHY menegaskan bahwa keseimbangan adalah kunci utama dalam mengatur ekosistem transportasi digital ini. Ia menjelaskan bahwa kebijakan harus dirancang untuk memajukan keuntungan perusahaan sekaligus meningkatkan kesejahteraan para mitra ojol.

"Jadi memang harus seimbang betul antara upaya memajukan, meningkatkan keuntungan perusahaan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan mitra ojol Mitra Grab," jelasnya menambahkan.

Salah satu kebijakan konkret yang disebutkan untuk meningkatkan kesejahteraan pengemudi adalah penetapan batas maksimal pemotongan komisi ojol, yaitu sebesar 8%. Kebijakan ini bertujuan membatasi potongan yang diterima perusahaan dari pendapatan pengemudi.

Selain itu, untuk menekan biaya modal awal pengemudi, para penyedia layanan didorong untuk menyediakan skema sewa kendaraan listrik (EV). Langkah ini sejalan dengan visi pemerintah untuk mendorong transisi ke transportasi hijau.