TREN.BISNISMARKET.COM - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Menteri Bahlil Lahadalia memberikan pembaruan mengenai progres signifikan dalam rencana pengadaan minyak mentah dari Federasi Rusia. Langkah strategis ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menjaga stabilitas pasokan energi nasional dalam jangka panjang.
Kepastian ini didukung oleh adanya landasan hukum yang baru, yaitu penerbitan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2026 oleh Presiden Prabowo Subianto. Beleid ini secara spesifik mengatur kewenangan bagi badan usaha dan Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi (Lemigas) untuk melaksanakan proses impor bahan bakar minyak (BBM).
Saat ini, tahapan teknis pengadaan bahan bakar fosil tersebut sedang digenjot pelaksanaannya. Proses ini berjalan paralel setelah dokumen kontrak resmi berhasil diselesaikan oleh pihak Lemigas yang merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Kementerian ESDM.
Inovasi Pakan Ternak: Tongkol Jagung Bekas Diubah Jadi Silase Bernilai Ekonomis di Kutai Timur
Bahlil Lahadalia mengonfirmasi hal tersebut saat ditemui awak media di Hotel Borobudur, Jakarta, pada Kamis, 25 Juni 2026. Ia memastikan bahwa aspek kontraktual telah tuntas dilaksanakan oleh lembaga terkait.
"Saya coba cek secara teknis ya, tapi yang saya tahu adalah kontrak sudah dilakukan. Dilakukan oleh Lemigas, BLU daripada Kementerian ESDM," ungkap Bahlil Lahadalia.
Meskipun kontrak telah rampung, Menteri Bahlil belum dapat memberikan rincian mengenai jadwal pasti kedatangan perdana minyak mentah dari Rusia ke wilayah Indonesia. Sebelumnya, pemerintah Indonesia sempat menargetkan volume impor awal mencapai 150 juta barel dari negara yang dijuluki Negeri Beruang Merah tersebut.
Lebih lanjut, Bahlil mengindikasikan bahwa kuantitas impor yang disepakati saat ini bukanlah batas akhir, melainkan dapat mengalami peningkatan. Volume impor tersebut diprediksi akan berkembang seiring dengan menguatnya dinamika kerja sama bilateral antara kedua negara.
"Volumenya dia itu bisa berkembang lebih banyak lagi ke depan, tapi kontraknya sudah," kata Bahlil Lahadalia.
Kerja sama impor minyak dari Rusia ini didasarkan pada kesepakatan tingkat tinggi antarnegara atau government to government (G2G). Kesepakatan ini merupakan hasil dialog langsung antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Rusia Vladimir Putin.
