TREN.BISNISMARKET.COM - Kekurangan pasokan batu bara untuk kebutuhan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) milik PT PLN (Persero) masih menjadi perhatian serius pemerintah Indonesia. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengungkapkan bahwa defisit pasokan mencapai angka 13 juta ton dari total kebutuhan yang direncanakan hingga akhir tahun.
Angka defisit yang disampaikan kali ini menunjukkan adanya sedikit perbaikan jika dibandingkan dengan proyeksi kekurangan sebelumnya yang sempat menyentuh angka 20 juta ton. Pemerintah memandang isu pasokan energi primer ini krusial untuk menjaga stabilitas kelistrikan nasional.
Dilansir dari Bisnis.com, kebutuhan total batu bara untuk seluruh pembangkit PLN pada tahun tertentu diperkirakan mencapai sekitar 154 juta ton. Sementara itu, kontrak pengadaan yang sudah berhasil diamankan oleh PLN baru terealisasi sebanyak 141 juta ton per data beberapa hari terakhir.
Bahlil memaparkan perhitungan tersebut saat berbicara dalam acara Energy Forum di Jakarta pada Kamis, 25 Juni 2026. "Terakhir 3 hari lalu [batu bara untuk PLN] sudah mencapai 141 juta metrik ton. Artinya ini dari 1 Januari sampai dengan bulan Juni. Dari 154 juta, kurang 141 juta. Itu kan berarti tinggal 13 juta ton," kata Bahlil.
Kondisi ini memerlukan perhatian mendalam, terutama karena pemerintah sebelumnya sudah menyiapkan skema pasokan melalui program Domestic Market Obligation (DMO) batu bara. DMO bertujuan memastikan kebutuhan domestik terpenuhi terlebih dahulu sebelum komoditas diekspor.
Menurut data Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) perusahaan tambang yang telah disetujui, alokasi pasokan batu bara untuk kebutuhan domestik seharusnya berada di kisaran 180 juta hingga 190 juta ton. Dari jumlah tersebut, perusahaan yang menyatakan kesediaan memasok tercatat antara 160 juta hingga 170 juta ton setelah melalui proses verifikasi.
Namun, terdapat kendala spesifik yang menghambat pemenuhan kebutuhan PLN. Pemerintah menemukan bahwa batu bara dengan spesifikasi kalori tertentu yang dibutuhkan oleh pembangkit belum terpenuhi secara administrasi.
"Ternyata kita cek ada medium batu bara yang kalorinya di atas 5.000 untuk campur. Inilah yang dibutuhkan. Nah, kalau pemerintah memberikan DMO teknisnya kan perusahaan, jangan air sudah dibatang leher baru teriak," tutur Bahlil.
Ketua Umum Partai Golkar ini bahkan turun tangan langsung mengawal upaya pengadaan batu bara PLN selama dua pekan terakhir. Ia mengakui perannya yang meluas demi memastikan energi primer pembangkit terpenuhi sebagaimana mestinya.
