TREN.BISNISMARKET.COM - Isu mengenai distribusi bahan bakar bersubsidi menjadi perhatian utama bagi pelaku usaha angkutan barang menyusul adanya penyesuaian harga pada bahan bakar minyak (BBM) jenis solar non-subsidi. Kenaikan harga solar secara umum dikhawatirkan akan memberikan dampak signifikan terhadap biaya operasional armada truk logistik di Indonesia.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo), Gemilang Tarigan, menyatakan bahwa para pengusaha angkutan barang pada dasarnya tidak keberatan jika pemerintah memutuskan untuk menaikkan harga solar secara umum. Namun, mereka sangat mengkhawatirkan efek domino dari kenaikan tersebut terhadap sektor logistik dan harga kebutuhan pokok masyarakat.
Hal ini dikarenakan, menurut Gemilang Tarigan, komponen biaya bahan bakar memiliki porsi yang sangat besar dalam keseluruhan operasional truk angkutan barang. "Kalau kita, sebetulnya pengusaha angkutan barang ini tidak masalah kalau harga solar dinaikkan," ujar Gemilang dalam acara Musyawarah Nasional (Munas) Aptrindo III di Jakarta pada Rabu, 20 Mei 2026.
Kenaikan biaya logistik akibat lonjakan harga BBM berpotensi besar akan diteruskan kepada pengguna jasa, yang pada akhirnya akan membebani konsumen akhir atau masyarakat luas. Gemilang memproyeksikan bahwa persentase biaya bahan bakar dalam operasional truk bisa mencapai antara 30 hingga 40 persen.
"Tetapi yang kita dipikirkan adalah bahan bakarnya dinaikkan karena komposisi bahan bakar terhadap operasional ini hampir 30-40 persen. Maka dampaknya adalah pengguna jasa, pengguna jasa atau masyarakat kenaikan barang, ini yang dikhawatirkan," tegasnya.
Untuk mengantisipasi gejolak ini, pemerintah dan asosiasi terkait telah melakukan komunikasi intensif mengenai skema distribusi bahan bakar subsidi agar sektor logistik tetap dapat beroperasi secara normal. Diskusi ini difokuskan untuk memastikan keberlanjutan akses terhadap biosolar bersubsidi bagi truk angkutan barang.
"Sehingga kami kemarin sudah ada diskusi dengan BPH Migas bahwa untuk (angkutan) logistik tetap akan mendapatkan bahan bakar yang baik melalui satu sistem yang khusus untuk kita," jelas Gemilang Tarigan mengenai hasil pertemuan tersebut.
Dengan adanya sistem distribusi khusus ini, pengusaha berharap akses terhadap biosolar subsidi dapat terjamin sesuai kebutuhan riil kendaraan logistik, sehingga rantai pasok distribusi barang tidak mengalami hambatan berarti.
Selain isu distribusi, Gemilang Tarigan juga menyoroti disparitas harga yang mencolok antara biosolar subsidi dengan jenis solar non-subsidi, seperti Dexlite atau Pertamina Dex, yang harganya jauh lebih tinggi. Perbedaan harga yang ekstrem ini menjadi alasan utama perlunya pengawasan ketat.
