![Bus Litrik Buatan PT Mobil Anak Bangsa. [Suara.com/Alfian Winanto]](https://tren.bisnismarket.com/uploads/posts/6a11475472f8f_1779517268.jpeg "Klik untuk memperbesar gambar")
TREN.BISNISMARKET.COM - Ketua Umum Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia (Periklindo), Moeldoko, menyuarakan keprihatinannya mengenai kebijakan insentif kendaraan listrik (EV) di Indonesia yang dinilai mengalami ketidakonsistenan. Sorotan tajam ini disampaikan Moeldoko dalam sebuah acara yang diadakan di Jakarta baru-baru ini.
Transisi menuju penggunaan kendaraan bertenaga baterai di Indonesia sejatinya membawa potensi manfaat signifikan bagi negara. Salah satu dampak positif utama adalah potensi pengurangan beban subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang selama ini ditanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Moeldoko menjelaskan bahwa adopsi mobil listrik secara masif akan berkontribusi langsung pada efisiensi anggaran negara. Pengurangan subsidi BBM diharapkan dapat dialihkan untuk sektor lain yang lebih prioritas.
"Kita berkontribusi kepada negara, pasti karena efisiensi subsidi pemerintah berkurang untuk BBM. Bayangkan, pemerintah harus menggelontorkan sekian triliun, untuk subsidi dan bisa dikurangi karena kesadaran masyarakat pindah ke mobil listrik," ujar Moeldoko di sela konferensi pers PEVS 2026 di Jakarta.
Namun, di balik potensi positif tersebut, Moeldoko menekankan bahwa dukungan kebijakan dari pemerintah terhadap pembangunan ekosistem EV masih belum stabil. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian di tengah upaya akselerasi elektrifikasi transportasi.
"Tapi sayangnya, kebijakan dari negara ini naik turun, tidak konsisten. Kalau lagi ingat, seperti sekarang ini diberlakukan lagi. Setahun lalu, lupa. Dari subsidi yang lama, setelah itu tidak ada lagi subsidi," tegas mantan Kepala Staf Kepresidenan tersebut.
Dampak dari regulasi yang sering berubah ini secara langsung memengaruhi perilaku calon konsumen di kota-kota besar Indonesia. Banyak konsumen yang akhirnya memutuskan untuk menunda pembelian kendaraan listrik mereka sambil menunggu kepastian arah kebijakan pemerintah.
"Berikutnya, pembeli juga menunggu, kapan subsidi pemerintah akan turun. Sudah diumumkan, tapi kapan diberlakukannya, masih menunggu lagi," lanjut Moeldoko, menyoroti isu penundaan implementasi kebijakan.
Bagi masyarakat yang berencana segera beralih ke mobil listrik, Moeldoko menyarankan agar mereka memprioritaskan pemilihan model dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang tinggi. Aspek TKDN ini merupakan syarat krusial untuk mendapatkan prioritas dalam skema subsidi yang berlaku.
