TREN.BISNISMARKET.COM - Pemerintah Norwegia mengambil langkah signifikan dalam regulasi teknologi di lingkungan pendidikan dengan melarang penggunaan kecerdasan buatan (AI) generatif bagi siswa sekolah dasar (SD). Kebijakan ini akan mulai berlaku efektif pada tahun ajaran baru yang dijadwalkan dimulai pada akhir bulan Agustus mendatang.

Keputusan penting ini diumumkan langsung oleh Perdana Menteri Norwegia, Jonas Gahr Store, pada hari Jumat pekan lalu. Larangan tersebut secara spesifik menargetkan siswa di jenjang kelas satu hingga kelas tujuh, yang umumnya mencakup anak-anak berusia antara 6 hingga 13 tahun.

Langkah ini diambil berdasarkan kekhawatiran bahwa penggunaan AI generatif dapat mengganggu esensi proses pendidikan dasar pada usia rentan tersebut. Pemerintah menilai teknologi tersebut berpotensi membuat anak-anak melewati tahapan krusial dalam perkembangan kognitif mereka.

Perdana Menteri Store menekankan prioritas utama dalam pendidikan dasar yang menjadi landasan kebijakan pembatasan ini. "Hal yang paling penting di sekolah adalah anak-anak kita belajar membaca, menulis, dan berhitung," kata Store, Dikutip dari The Next Web, Senin (22/6/2026).

Pembatasan penggunaan teknologi AI tidak berhenti hanya di tingkat dasar, melainkan juga diperluas ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dengan aturan yang sedikit lebih fleksibel. Siswa yang berusia 14 hingga 16 tahun diperbolehkan memanfaatkan AI generatif, namun harus berada di bawah pengawasan langsung dari guru mereka.

Sementara itu, untuk kelompok usia yang lebih matang, yaitu siswa berusia 17 tahun ke atas, pemerintah justru mendorong pemanfaatan teknologi AI. Mereka didorong untuk menggunakan kapabilitas AI secara mandiri sekaligus bertanggung jawab dalam mendukung studi mereka.

Perlu dicatat bahwa regulasi ini bukanlah kebijakan pembatasan teknologi pertama yang diterapkan Norwegia di sekolah. Sebelumnya, pada tahun 2024, pemerintah negara tersebut telah lebih dulu memberlakukan larangan ketat terhadap penggunaan ponsel pintar di lingkungan sekolah.

Kebijakan larangan ponsel pintar terbukti memberikan dampak positif yang cukup signifikan terhadap ekosistem belajar mengajar. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Sara Abrahamsson pada lebih dari 400 sekolah menengah pertama menunjukkan hasil positif yang jelas.

Penelitian tersebut menemukan bahwa larangan ponsel pintar berhasil menekan angka perundungan (bullying) di sekolah. Selain itu, larangan tersebut juga berkontribusi pada peningkatan nilai akademik siswa serta penurunan kunjungan ke layanan psikologi spesialis hingga sekitar 60%.