TREN.BISNISMARKET.COM - Pasokan rumah subsidi di Indonesia dilaporkan mengalami perlambatan signifikan dalam beberapa waktu terakhir. Fenomena ini dipicu oleh berbagai faktor yang memberatkan para pengembang perumahan berskala terjangkau.
Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) menjadi pihak yang menyoroti isu krusial ini. Mereka mengungkapkan bahwa perlambatan pasokan tersebut tidak terlepas dari lonjakan harga bahan bangunan yang terus meroket.
Hal ini diperparah dengan peliknya persoalan perizinan dan ketersediaan lahan yang memadai untuk pembangunan. Kedua kendala ini menjadi batu sandungan utama bagi para pengembang untuk memenuhi kebutuhan hunian subsidi.
Menyikapi situasi ini, Ketua Umum DPP Apersi, Deddy Indrasetiawan, mencatat adanya penurunan suplai rumah subsidi. "Pencapaian target rumah subsidi yoy-nya [year-on-year] secara semester pertama dibanding tahun lalu kan turun 24%," ujarnya saat ditemui di Jakarta, Rabu (22/7/2026).
Deddy menambahkan bahwa penurunan ini tidak hanya disebabkan oleh satu faktor. "Itu pasti salah satunya terkait ketersediaan lahan, selain perizinan dan material naik," ungkapnya.
Selain beban biaya material yang melambung tinggi, isu penetapan lahan sawah dilindungi (LSD) turut menjadi hambatan besar. Penetapan ini membatasi pengembang dalam memanfaatkan lahan yang potensial untuk perumahan berbiaya rendah.
Situasi yang dihadapi para pengembang ini memicu tekanan finansial yang berat, terutama bagi mereka yang berskala kecil dan menengah. Pengembang-pengembang ini sangat bergantung pada margin keuntungan yang tipis dalam setiap proyek.
"Sebenarnya bukan kolaps, tapi mereka [pengembang] sudah dicekek, sudah di ujung," kata Deddy Indrasetiawan mengenai kondisi pengembang. "Jadi mereka hanya menghabiskan lahan yang ada, tapi lahan yang dibeli itu malah terkena LSD."
Deddy Indrasetiawan menjelaskan bahwa kendala terkait aturan LSD ini memiliki dampak yang cukup masif. Dampak terberat terlihat pada proyek-proyek perumahan di beberapa wilayah strategis, termasuk Jawa Barat dan Banten.
