TREN.BISNISMARKET.COM - Situasi pengetatan ruang digital global semakin mengemuka seiring dengan pembatasan akses terhadap layanan pesan instan populer, khususnya WhatsApp dan Telegram, di beberapa negara. Pembatasan ini dilakukan oleh pemerintah dengan alasan yang bervariasi, mulai dari isu politik hingga kebutuhan keamanan domestik negara masing-masing.
Langkah tegas pemerintah ini secara langsung memicu reaksi signifikan di kalangan pengguna yang bergantung pada platform tersebut untuk komunikasi sehari-hari. Akibatnya, terjadi lonjakan permintaan untuk mengunduh aplikasi Virtual Private Network (VPN) sebagai sarana untuk mencari celah akses agar tetap terhubung ke layanan pesan yang diblokir.
Di Rusia, pemerintahan Presiden Vladimir Putin dilaporkan mengambil langkah signifikan untuk mengontrol ekosistem internet negara tersebut dengan membatasi akses ke WhatsApp milik Meta Platforms dan Telegram. Moskow secara aktif mendorong warganya untuk beralih ke aplikasi pesan instan yang dikembangkan secara lokal sebagai bagian dari upaya memperkuat kedaulatan digital mereka.
Namun, masyarakat Rusia menunjukkan perlawanan terhadap pembatasan tersebut dengan memilih solusi teknologi alternatif untuk menghindari pengawasan ketat dari negara. Data dari harian Rusia Kommersant, yang dikutip dari Reuters, menunjukkan terjadi peningkatan signifikan dalam pengunduhan layanan VPN populer di Google Play Store sepanjang bulan Maret, mencapai 9,2 juta kali.
Peningkatan unduhan VPN di Rusia tersebut tercatat meroket hingga 14 kali lipat dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Fenomena ini mencerminkan upaya kolektif warga untuk mempertahankan kebebasan berkomunikasi di ruang digital mereka.
Aktivis kebebasan internet Rusia yang kini berada di Lisbon, Sarkis Darbinyan, yang telah dicap sebagai "agen asing" oleh Kremlin, menyoroti skala lonjakan ini. "Kami belum pernah melihat tingkat penerimaan seperti ini sebelumnya," ujar Sarkis Darbinyan, dikutip dari Reuters, Rabu (24/6/2026).
Ketegangan ini terjadi bersamaan dengan menurunnya tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Putin, yang turun dari 75,1% pada Februari menjadi 65,6% pada April, menurut lembaga survei negara VTsIOM. Meskipun juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengklaim kontrol internet diperlukan karena Rusia terlibat dalam 'bentrokan eksistensial' dengan Barat terkait konflik Ukraina, gangguan koneksi sempat mengganggu koordinasi birokrat senior.
Di Asia Selatan, isu serupa terjadi di India, di mana pemerintah memberlakukan pemblokiran total sementara terhadap Telegram sejak pertengahan Juni. New Delhi beralasan pemblokiran ini diperlukan karena kekhawatiran platform tersebut disalahgunakan oleh pihak tidak bertanggung jawab untuk menyebarkan kebocoran informasi ujian palsu menjelang ujian ulang masuk nasional setingkat sarjana.
Kebijakan pembatasan di India langsung menghasilkan lonjakan unduhan VPN yang signifikan, yaitu sebesar 49% hanya dalam satu hari setelah pemblokiran diberlakukan, menurut data Appfigures via Tech Crunch. Volume unduhan harian dilaporkan melonjak dari 139 ribu menjadi 208 ribu pada hari itu.
