TREN.BISNISMARKET.COM - Strategi pembiayaan pemerintah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 menuai sorotan tajam dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Khususnya, muncul kekhawatiran mengenai tingginya biaya bunga utang atau cost of fund yang terus meningkat, sementara realisasi pembiayaan belum mencerminkan efisiensi.
Hingga pertengahan tahun 2026, realisasi pembiayaan APBN telah mencapai Rp452 triliun, yang setara dengan 65,6% dari target Rp689,1 triliun. Angka ini menunjukkan pertumbuhan signifikan sebesar 59,4% dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya yang tercatat Rp283,6 triliun.
Pertumbuhan pembiayaan ini melampaui laju pertumbuhan belanja negara yang sebesar 17,8% dan penerimaan negara yang mencapai 21,4%. Fenomena ini menjadi perhatian serius Badan Anggaran (Banggar) DPR dalam rapat bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia pada Selasa, 7 Juli 2026.
Banggar DPR menyoroti tingginya realisasi pembiayaan APBN, yang mayoritas bersumber dari penarikan utang. Hal ini terjadi meskipun penerimaan negara menunjukkan performa yang baik, dengan setoran pajak tumbuh 24,6% menjadi Rp1.035,7 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) naik 21,6% mencapai Rp271 triliun.
Perincian pembiayaan hingga semester I/2026 menunjukkan alokasi Rp477,4 triliun untuk pembiayaan utang, dikurangi Rp52,2 triliun untuk pembiayaan investasi. Terdapat selisih yang cukup mencolok antara keduanya.
Ketua Banggar DPR, Said Abdullah, menggarisbawahi ketidakseimbangan antara pembiayaan utang dan investasi. "Pembiayaan utang sebesar Rp477,4 triliun ini sudah Rp162 triliun lebih tinggi dari realisasi penarikan utang pemerintah di semester I/2025, sebesar Rp315,41 triliun," ujarnya.
Sementara itu, realisasi pembiayaan investasi baru mencapai Rp52,2 triliun dari target tahunan Rp203,1 triliun. Akibatnya, timbul angka Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) yang diproyeksikan mencapai Rp255,5 triliun.
"SILPA merupakan selisih realisasi pembiayaan anggaran atas realisasi defisit yang terjadi dalam satu periode pelaporan," jelas sumber terpercaya yang mengacu pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).
Said Abdullah memprediksi SILPA akan mencapai Rp255,5 triliun hingga akhir tahun 2026. Prakiraan ini sejalan dengan proyeksi defisit APBN yang melebar dari 2,68% menjadi 2,85% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
