TREN.BISNISMARKET.COM - Pembentukan holding logistik nasional yang melibatkan konsolidasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sektor tersebut telah resmi diluncurkan. Momen bersejarah ini ditandai dengan dimulainya proses integrasi per 1 Juli 2026, sebagai langkah strategis pemerintah.
Tahap awal konsolidasi ini ditandai dengan penandatanganan Akta Penggabungan Konsolidasi Logistik BUMN serta Shareholder Agreement (SHA). Penandatanganan dilakukan oleh PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo melalui anak usahanya, PT Pelindo Sinergi Lokaseva (PSL), bersama entitas logistik BUMN lainnya.
Tujuan utama dari pembentukan holding ini adalah untuk memperkuat daya saing sektor logistik nasional secara keseluruhan. Integrasi ini diharapkan dapat menyatukan pelaku logistik milik negara yang sebelumnya beroperasi secara terpisah.
Direktur Utama Pelindo, Achmad Muchtasyar, menyampaikan optimisme terhadap dampak positif langkah ini. "Melalui kolaborasi yang semakin erat antar-BUMN, kami optimistis konektivitas rantai pasok nasional akan semakin kuat, biaya logistik dapat ditekan, serta layanan kepada pelanggan menjadi lebih efektif dan kompetitif," ujarnya dalam keterangan resmi, dikutip pada Kamis (2/7/2026).
Proses konsolidasi ini merupakan bagian dari kebijakan transformasi sektor logistik nasional yang diarahkan oleh pemerintah melalui Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara. Langkah ini sejalan dengan upaya mewujudkan BUMN yang lebih fokus dan efisien.
Dalam skema penggabungan ini, total tujuh entitas logistik BUMN akan dileburkan ke dalam satu perusahaan yang ditetapkan sebagai surviving entity, yaitu PT Multi Terminal Indonesia (MTI). Tujuh perusahaan yang dilebur meliputi dua dari Pelindo Group (MTI dan PT Prima Indonesia Logistik/PIL), PT Pos Logistik Indonesia, PT Sarana Bandar Logistik, PT KBN Prima Logistik, PT Varia Usaha Dharma Segara, dan PT Krakatau Jasa Logistik.
Senior Director Corporate Strategy PT Danantara Aset Manajemen, Aurelius Altius Rosimin, menegaskan bahwa konsolidasi ini sejalan dengan visi kepemimpinan nasional. "Melalui konsolidasi kapabilitas, aset, dan jaringan perusahaan, hasil penggabungan ini diharapkan menciptakan sinergi, meningkatkan kualitas layanan, serta memberikan nilai tambah lebih besar bagi negara," ujar Aurelius.
Pada struktur kepemilikan awal perusahaan hasil konsolidasi, Pelindo Group memegang porsi mayoritas sebesar 74,47%. Sementara itu, PT Pos Indonesia (Persero) menggenggam 9,24%, PT Krakatau Bandar Samudera 9,37%, dan entitas lainnya sebesar 6,92%.
Dengan kepemilikan saham mayoritas tersebut, Pelindo memegang peran kunci dalam mengawal seluruh proses integrasi hingga holding logistik nasional terbentuk sesuai peta jalan yang telah ditetapkan. Kehadiran holding ini juga diharapkan mampu memperkuat layanan logistik yang menghubungkan pelabuhan dengan wilayah industri dan daerah hinterland.
