TREN.BISNISMARKET.COM - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, mengemukakan sebuah usulan ambisius untuk mereformasi total penyaluran bantuan sosial (bansos) di Indonesia. Inisiatif ini berfokus pada pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) dan integrasi menyeluruh data milik pemerintah.
Langkah strategis ini diharapkan dapat membawa efisiensi signifikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sekaligus menjamin bahwa bantuan yang diberikan benar-benar sampai kepada kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.
Pengalaman pemerintah dalam mengolah data di wilayah Banyuwangi menjadi landasan kuat bagi Luhut untuk meyakini besarnya potensi efisiensi anggaran melalui implementasi AI. Hal ini disampaikan saat ia memberikan sambutan dalam acara Indonesia Ethical AI Summit di Jakarta pada hari Rabu (17/6/2026).
Menurut pandangannya, penyaluran bansos di masa mendatang seharusnya tidak lagi berorientasi pada subsidi barang yang sifatnya umum. Fokus utama harus beralih menyalurkan subsidi langsung kepada individu penerima yang terverifikasi berdasarkan pemetaan dan perhitungan data pemerintah yang akurat.
"Jadi, misalnya nih, kalau bansos ini on target, dan kemudian kita nanti berikan tidak lagi kepada subsidi, kepada barang, tapi subsidi pada orang yang dihitung oleh Menteri Sosial, itu kira-kira 5,4 juta rupiah," kata Luhut saat memberikan sambutan di acara Indonesia Ethical AI Summit di Jakarta, Rabu (17/6/2026).
Lebih lanjut, Luhut menekankan pentingnya desain skema bantuan yang tidak menciptakan ketergantungan jangka panjang pada individu penerima bantuan negara. Data yang terintegrasi juga akan dimanfaatkan untuk memetakan masyarakat yang berpotensi untuk mandiri secara ekonomi.
"Tapi kalau kita berikan terus Bansos itu, ya dia akan malas," imbuhnya.
Data yang terkumpul dari sistem baru ini memungkinkan pemerintah mengelompokkan penerima bantuan yang dinilai layak untuk bertransformasi menjadi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) baru. Kelompok ini kemudian dapat diakses untuk mendapatkan pembiayaan melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Luhut meyakini bahwa dengan dukungan data yang lebih presisi, risiko kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) dalam penyaluran KUR juga akan berkurang drastis.
