- TREN.BISNISMARKET.COM - Sejumlah negara di dunia telah sepakat untuk menerapkan kebijakan pembatasan usia bagi anak di bawah umur dalam mengakses media sosial. Langkah progresif ini juga mulai diadopsi oleh Indonesia, yang secara resmi memberlakukan aturan terkait pada 28 Maret 2026.
Aturan yang dikenal sebagai PP Tunas ini mengklasifikasikan pembatasan berdasarkan tingkat risiko konten. Anak-anak berusia di bawah 13 tahun diarahkan untuk mengakses platform yang lebih aman, seperti konten edukatif.
Sementara itu, remaja berusia 13 hingga 15 tahun diizinkan untuk menggunakan platform dengan risiko rendah hingga sedang. Untuk kelompok usia 16 dan 17 tahun, akses ke platform berisiko tinggi dimungkinkan, namun dengan syarat pendampingan dari orang tua.
Australia tercatat sebagai negara pertama yang secara tegas melarang penggunaan media sosial bagi anak di bawah 16 tahun sejak Desember tahun lalu. Kebijakan ini berarti platform seperti TikTok, YouTube, Facebook, dan Instagram tidak dapat diakses oleh anak-anak dalam rentang usia tersebut.
Memasuki tahun 2026, tren pembatasan usia ini semakin meluas. Sejumlah negara di Eropa dan beberapa negara lain, termasuk Malaysia dan India, turut menyusul dengan menerapkan kebijakan serupa untuk melindungi generasi muda.
Berbagai negara lainnya juga berupaya keras merumuskan regulasi yang lebih kuat guna melindungi anak-anak dari paparan konten berbahaya di jagat maya. Upaya ini mencerminkan kesadaran global akan pentingnya keamanan digital bagi anak.
Berikut adalah daftar negara yang telah merencanakan atau menyetujui aturan pembatasan penggunaan media sosial berdasarkan usia, sebagaimana dirangkum dari Reuters pada Rabu (22/7/2026). Australia secara resmi mewajibkan platform media sosial untuk memblokir anak di bawah 16 tahun sejak Desember 2025, dengan denda hingga 49,5 juta dolar Australia bagi yang melanggar.
Inggris tengah dalam tahap perencanaan untuk menyetujui larangan bagi anak di bawah 16 tahun mengakses media sosial menjelang Natal tahun ini, dengan target pemberlakuan pada musim semi 2027. Perdana Menteri Keir Starmer juga menekankan perlunya perusahaan teknologi menghentikan penyebaran gambar telanjang pada ponsel anak-anak.
"Perusahaan teknologi yang beroperasi di Inggris harus menghentikan gambar telanjang di ponsel anak-anak," ujar Keir Starmer. Ia menambahkan bahwa platform harus memiliki solusi teknis untuk mendeteksi dan memblokir gambar-gambar tersebut.
