TREN.BISNISMARKET.COM - Fenomena antrean panjang kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di wilayah Sumatra kembali mencuat, menimbulkan kekhawatiran mengenai ketahanan energi nasional. Meskipun pemerintah dan PT Pertamina Patra Niaga mengklaim stok bahan bakar minyak (BBM) aman, masyarakat masih harus berjuang mendapatkan Pertalite dan Solar bersubsidi.
Kondisi ini menunjukkan bahwa ketahanan energi tidak hanya bergantung pada jumlah cadangan di tangki penyimpanan. Justru, mata rantai distribusi dari terminal BBM ke SPBU menjadi titik paling rentan yang dapat menyebabkan kelangkaan di tingkat konsumen.
Gangguan logistik, kenaikan konsumsi BBM bersubsidi, dan kepanikan masyarakat dapat saling memperkuat, menciptakan efek domino yang berdampak pada pasokan di lapangan. Hal ini perlu menjadi perhatian serius dalam menjaga stabilitas energi.
Wakil Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Taufik Aditiyawarman, memastikan stok BBM dan LPG nasional dalam kondisi aman. Namun, ia mengakui adanya antrean di beberapa wilayah Sumatra akibat lonjakan konsumsi BBM bersubsidi.
"Pada beberapa waktu terakhir masih terjadi antrean dan pembelian secara berlebihan atau panic buying di beberapa wilayah di Sumatra secara umum, yang juga dipengaruhi oleh kenaikan ataupun shifting dari konsumsi BBM kepada BBM bersubsidi, yaitu Pertalite dan Solar," ujar Taufik Aditiyawarman dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi XII DPR RI, Kamis (16/7/2026).
Menurut Taufik, peningkatan permintaan tersebut sempat tidak diimbangi percepatan distribusi ke SPBU, sehingga menyebabkan antrean kendaraan. Hal ini menjadi krusial dalam menjaga kelancaran pasokan.
Sebagai penanganan, Pertamina telah menambah armada distribusi, memperpanjang jam operasional SPBU, serta meningkatkan frekuensi pengiriman dari terminal BBM ke SPBU. Koordinasi dengan pemerintah daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) juga terus dilakukan.
"Per 16 Juli 2026, persediaan BBM dan LPG nasional mencapai sekitar 3,61 juta kiloliter yang dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam beberapa bulan ke depan," jelas Taufik Aditiyawarman.
Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Yuliot Tanjung, menyatakan pemerintah sedang mengevaluasi penyebab antrean bersama Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) dan Pertamina. Hasil pemeriksaan sementara menunjukkan pasokan BBM di terminal penyimpanan relatif tidak bermasalah.
