TREN.BISNISMARKET.COM - Pemerintah Indonesia berhasil menekan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga akhir semester I tahun 2026. Angka defisit yang tercatat sebesar Rp196,5 triliun atau setara 0,76% terhadap produk domestik bruto (PDB) ini menunjukkan perbaikan dibandingkan kuartal pertama 2026.
Posisi defisit pada Januari-Juni 2026 ini juga lebih rendah 3,8% jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya, yaitu semester I 2025. Kala itu, defisit APBN tercatat sebesar Rp204,2 triliun atau 0,84% dari PDB.
Kementerian Keuangan menyampaikan data realisasi APBN semester I 2026 ini kepada Badan Anggaran (Banggar) DPR pada Selasa, 7 Juli 2026. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa kondisi ini mencerminkan defisit APBN yang tetap dijaga dalam batas aman dan terkendali.
Membaiknya defisit fiskal ini terutama ditopang oleh kinerja pendapatan negara yang menunjukkan pertumbuhan positif. Penerimaan pajak menjadi kontributor utama, tercatat tumbuh sebesar 24,6% secara tahunan (year-on-year/yoy) mencapai Rp1.035,7 triliun hingga akhir semester I 2026.
Selain pajak, penerimaan kepabeanan dan cukai juga mencatatkan pertumbuhan positif dengan total terkumpul Rp152 triliun. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) turut memberikan kontribusi impresif, tumbuh 21,6% dari tahun lalu dan telah mencapai Rp271 triliun, atau 59% dari target yang ditetapkan.
"Ini didukung oleh peningkatan volume layanan pemerintah, perbaikan tata kelola, serta masih terjaganya harga beberapa komoditas strategis," ujar Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
Di sisi lain, total belanja negara secara keseluruhan mengalami pertumbuhan positif sebesar 17,8% dibandingkan paruh pertama 2025. Belanja pemerintah pusat mengalami lonjakan signifikan hingga 29,4%, mencapai Rp1.298,6 triliun.
Peningkatan belanja ini terbagi pada belanja kementerian/lembaga yang terealisasi Rp658,9 triliun (tumbuh 40% yoy) dan belanja non-kementerian/lembaga sebesar Rp639,7 triliun (meningkat 20% yoy). Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa belanja non-kementerian/lembaga turut didorong oleh porsi subsidi dan kompensasi.
Secara rinci, belanja subsidi dan kompensasi pada semester I 2026 telah mencapai Rp233 triliun, atau 52,1% dari target yang ditetapkan. Angka ini terdiri dari realisasi subsidi senilai Rp116,9 triliun dan pembayaran kompensasi sebesar Rp116 triliun.
