TREN.BISNISMARKET.COM - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, memimpin sebuah rapat koordinasi penting dengan perwakilan pemerintah di Jakarta pada hari Senin (8/6/2026) pagi. Rapat ini berlangsung di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat.
Pertemuan strategis ini melibatkan sejumlah pejabat tinggi dari berbagai kementerian dan badan negara. Kehadiran mereka menunjukkan fokus pembahasan yang luas terkait kebijakan ekonomi dan sumber daya energi nasional.
Beberapa nama penting yang turut serta dalam diskusi tersebut antara lain Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas. Kehadiran mereka menandakan pentingnya koordinasi lintas sektor dalam pengambilan keputusan.
Selain itu, rapat ini juga dihadiri oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, serta Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Chief Operating Officer Danantara Indonesia, Dony Oskaria.
Usai pertemuan, Dasco memberikan keterangan pers kepada awak media mengenai hasil diskusi yang telah dilakukan sejak pagi hari. Diskusi tersebut diklaim berlangsung cukup panjang dan mendalam.
"Pada hari ini di DPR kami telah melakukan diskusi koordinasi cukup panjang dari tadi pagi dengan pihak pemerintah dalam hal ini ada Mensesneg, Menteri ESDM, COO Danantara, serta Menteri Hukum," ujar Dasco mengawali keterangan pers kepada awak media.
Menurut penjelasan Dasco, fokus utama dari diskusi pagi itu adalah bagaimana mempercepat laju pertumbuhan ekonomi nasional. Selain itu, dibahas pula mengenai tata kelola ekspor yang akan dilaksanakan oleh DSI (Danantara Sumberdaya Indonesia) yang berada di bawah naungan Danantara.
"Diskusi yang dilakukan pagi ini adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi sekaligus kemudian membicarakan tata kelola ekspor yang akan dilakukan oleh DSI (Danantara Sumberdaya Indonesia) yang di bawah Danantara maupun tata kelola ESDM yang di bawah Kementerian ESDM," lanjut beliau.
Lebih lanjut, pembahasan juga menyentuh aspek regulasi yang bertujuan untuk mempermudah iklim investasi di Indonesia. Hal ini dilakukan sebagai upaya konkret untuk menarik lebih banyak modal masuk.