TREN.BISNISMARKET.COM - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah mempersiapkan pembentukan sebuah tim khusus yang fokus pada pengadaan batu bara bagi PT PLN (Persero). Langkah strategis ini diambil untuk meningkatkan pengawasan, memastikan transparansi, serta menjamin kepastian pasokan bahan bakar krusial bagi pembangkit listrik di seluruh Indonesia.
Keputusan pembentukan tim ini merupakan tindak lanjut dari arahan langsung Presiden Republik Indonesia. Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, mengonfirmasi bahwa pembentukan satuan tugas ini bertujuan memastikan bahwa penugasan pasokan batu bara dari pemerintah dapat dieksekusi secara efektif hingga mencapai titik akhir di setiap pembangkit listrik.
"Jadi dalam rangka memastikan koordinasi, kerja sama, dan kepastian PLN mendapatkan kebutuhan barang, kami meminta izin kepada Bapak Presiden. Arahan Bapak Presiden adalah membentuk tim," kata Bahlil saat dijumpai di Kantor Kemenko Perekonomian pada hari Kamis (18/6/2026).
Tim khusus ini direncanakan akan melibatkan beberapa entitas penting dalam proses pengawasan. Komponen yang akan bergabung mencakup Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM, Inspektorat Jenderal ESDM, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta PT PLN (Persero) sendiri.
Tujuan utama pembentukan tim ini adalah mengantisipasi dan mengatasi persoalan teknis yang mungkin muncul sepanjang rantai pasok batu bara. Pemerintah ingin adanya jaminan bahwa stok yang telah ditugaskan kepada PLN benar-benar tiba di pembangkit tanpa hambatan signifikan dalam proses pengadaan maupun distribusinya.
Koordinasi antarinstansi yang lebih erat dinilai sangat diperlukan oleh pemerintah. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari situasi di mana ketetapan pasokan dari pemerintah tidak dapat terealisasi secara optimal di lapangan.
Selain memastikan kelancaran arus pasokan, fungsi pengawasan tim ini juga akan diarahkan pada aspek transparansi harga batu bara yang dibeli dan digunakan oleh PLN. Pengawasan ini menjadi penting mengingat PLN menerima berbagai bentuk dukungan finansial dari kas negara.
Dikutip dari Bisnis.com, Bahlil menjelaskan bahwa PLN memang menerima dukungan dari sisi hulu melalui kebijakan penetapan harga batu bara khusus. Selain itu, PLN juga memperoleh skema Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) untuk pasokan gas, dan di sisi hilir PLN menerima kompensasi serta subsidi dari pemerintah.
Oleh karena itu, pemerintah merasa perlu untuk menerapkan pengawasan yang lebih ketat demi menjaga efisiensi biaya operasional perusahaan listrik negara tersebut. Negara memandang penting untuk terlibat dalam pengawasan dan manajemen agar potensi pembengkakan biaya yang akhirnya membebani keuangan negara dapat dicegah.
