TREN.BISNISMARKET.COM - Kisah terkait nasib mitra pengemudi transportasi online kembali mencuat melalui keputusan hukum di Amerika Serikat. Sebuah peraturan yang sebelumnya diterbitkan oleh pemerintah daerah New York City terkait penonaktifan driver online kini telah dibatalkan oleh hakim federal.
Peraturan tersebut, yang disahkan pada Januari 2026, mewajibkan perusahaan seperti Uber dan Lyft untuk memberikan pemberitahuan minimal 14 hari sebelum menonaktifkan mitra pengemudi mereka dari layanan. Pengecualian hanya diberikan jika pengemudi melakukan pelanggaran berat.
Keputusan ini ternyata menimbulkan reaksi keras dari perusahaan transportasi online. Uber dan Lyft kemudian mengajukan gugatan hukum terpisah pada Juni 2026, menyatakan bahwa undang-undang tersebut melanggar hak-hak konstitusional mereka terkait prosedur hukum yang adil dan kebebasan berpendapat.
Perusahaan transportasi digital ini berargumen bahwa aturan tersebut berisiko merusak reputasi mereka. Mereka juga khawatir bahwa undang-undang tersebut akan tetap membiarkan pengemudi yang bermasalah, termasuk yang dituduh melakukan pelanggaran seksual, terus beroperasi.
Setelah melalui proses hukum, akhirnya hakim federal di Manhattan mengeluarkan putusan yang menyatakan bahwa New York City tidak dapat melarang Uber dan Lyft menonaktifkan mitra pengemudi mereka tanpa pemberitahuan sebelumnya. Peraturan kota yang baru ini dinilai inkonstitusional.
Hakim Distrik AS Gregory Woods menyampaikan dalam putusan tertulisnya pada Selasa (21/7/2026) bahwa aturan baru New York City tersebut hanya menguntungkan sebagian kecil pengemudi. Sekaligus, aturan itu dinilai mengganggu hak perusahaan untuk mengawasi keamanan platform mereka.
"Uber dan Lyft berhasil menunjukkan bahwa hukum tersebut melindungi kelompok pengemudi yang kecil dan tidak memajukan kepentingan sosial atau ekonomi yang lebih luas yang dipersyaratkan oleh Konstitusi AS untuk mengizinkan pelanggaran berat terhadap kontrak mereka," jelas Hakim Woods dalam putusannya.
Keputusan hakim ini juga mencakup pengeluaran perintah sementara yang menghalangi New York City untuk menerapkan hukuman. Hukuman tersebut dijadwalkan berlaku mulai 28 Juli, sambil menunggu hasil gugatan gabungan yang diajukan oleh perusahaan-perusahaan tersebut.
Menanggapi putusan ini, juru bicara Lyft menyatakan, "kami senang pengadilan mengakui kekhawatiran serius tentang keselamatan yang menjadi inti dari tantangan ini."
