TREN.BISNISMARKET.COM - Sejalan dengan kekhawatiran publik mengenai stabilitas pasokan listrik di sistem Jawa-Madura-Bali (Jamali), Dewan Energi Nasional (DEN) mengambil langkah proaktif dengan melakukan peninjauan langsung ke salah satu pembangkit listrik utama. Tindakan ini merupakan respons cepat DEN terhadap isu potensi gangguan atau 'byar pet' listrik yang sempat mencuat belakangan ini.
Peninjauan fokus pada fasilitas Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Cirebon Expansion, yang memiliki kapasitas besar mencapai 1.000 megawatt (MW). Fasilitas vital ini dikelola oleh PT Cirebon Energi Prasarana (CEP), dan kunjungan tersebut bertujuan memastikan operasionalnya berjalan optimal dalam menjaga ketahanan energi nasional.
Kegiatan inspeksi ini dilaksanakan pada hari Sabtu (13/6/2026). Anggota Pemangku Kepentingan (APK) DEN, Muhammad Kholid Syeirazi, memimpin tinjauan tersebut bersama timnya untuk memverifikasi langsung keandalan pasokan listrik yang disalurkan ke sistem Jamali.
Selain fokus pada stabilitas pasokan saat ini, kunjungan DEN juga memiliki agenda strategis untuk melihat kesiapan pembangkit dalam mendukung peta jalan transisi energi nasional yang sedang digalakkan pemerintah. Hal ini mencakup evaluasi terhadap upaya dekarbonisasi yang dilaksanakan oleh operator pembangkit.
"Kami ingin memastikan pasokan listrik tetap terjaga serta mengidentifikasi secara langsung apabila terdapat kendala yang perlu mendapat perhatian," kata Kholid melalui keterangan resmi yang dikeluarkan setelah kunjungan tersebut.
Kunjungan ke PLTU Cirebon Expansion ini juga menegaskan fungsi utama DEN dalam ranah perumusan hingga pengawasan implementasi kebijakan energi di tingkat nasional. Menurut pandangan DEN, PLTU batu bara masih memegang peran yang sangat dominan dalam struktur ketenagalistrikan Indonesia saat ini.
"Dari total kapasitas pembangkit yang beroperasi, kontribusi pembangkit listrik tenaga uap berbahan bakar batubara masih lebih dari 60% menyokong sistem ketenagalistrikan," ujar Muhammad Kholid Syeirazi.
Meskipun demikian, pemerintah telah menetapkan arah kebijakan jangka panjang untuk melakukan penyeimbangan dalam bauran energi nasional dengan meningkatkan porsi energi baru terbarukan (EBT). Saat ini, DEN mencatat bahwa porsi EBT baru mencapai sekitar 15,6% dari total bauran energi.
Kholid menambahkan harapannya mengenai perubahan komposisi energi di masa mendatang, sejalan dengan target ambisius pemerintah. "Ke depan, kami mendorong agar komposisi pembangkit tidak lagi didominasi energi fosil. Sesuai arah kebijakan nasional, pada tahun 2060 bauran pembangkit ditargetkan dapat didominasi EBT hingga sekitar 70%," ujar Kholid.
