TREN.BISNISMARKET.COM - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengonfirmasi adanya permintaan dari Badan Gizi Nasional (BGN) untuk meningkatkan pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di seluruh penjuru negeri. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya perbaikan tata kelola program yang menyasar efisiensi anggaran.
Kolaborasi antara BGN dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) ini mencakup koordinasi untuk mengefisienkan pagu anggaran MBG serta memperkuat pengawasan melalui Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG). Kemenkeu akan mengerahkan unit vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan di daerah untuk melakukan pemantauan.
Unit-unit Kemenkeu di berbagai daerah akan ditugaskan untuk memeriksa seluruh SPPG yang ada. SPPG yang terbukti tidak menerapkan tata kelola yang baik berpotensi untuk ditutup.
"BGN minta kami mengawasi di seluruh Indonesia. Kami akan jalankan dari tim [Ditjen] Perbendaharaan. Seluruh Indonesia akan ngecek seluruh [SPPG, red] yang ada. Nanti kalau jelek kami laporkan, ditutup kalau perlu. Jadi enggak akan tanpa monitoring seperti dulu lagi," ungkap Purbaya Yudhi Sadewa kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (14/7/2026).
Pemerintah menegaskan komitmennya untuk tidak mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara sembarangan. Upaya efisiensi anggaran program prioritas ini diharapkan dapat memberikan ruang lebih bagi APBN.
BGN sendiri tengah melakukan perhitungan untuk menemukan potensi penghematan anggaran MBG yang lebih besar lagi. Hal ini sejalan dengan kepemimpinan baru di lembaga tersebut yang mendorong efisiensi.
Sebelumnya, pagu anggaran MBG telah mengalami penyesuaian dari Rp335 triliun menjadi Rp268 triliun. Purbaya mengaku belum mengetahui angka pasti efisiensi yang akan dicapai BGN.
"BGN-nya lagi bingung kali ya, lagi ngitung. Tetapi jelas akan ada efisiensi. Jadi jangan takut pemerintah membelanjakan uang secara sembarangan," kata mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ini.
Efisiensi lebih lanjut pada pagu anggaran MBG berpotensi memperkecil defisit fiskal. Proyeksi defisit fiskal akhir tahun sebesar Rp734,3 triliun atau 2,85% terhadap PDB dapat berkurang signifikan.
