TREN.BISNISMARKET.COM - Amerika Serikat (AS) kini tengah mengambil langkah signifikan untuk mempercepat integrasi kecerdasan buatan (AI) ke dalam kerangka kerja perlindungan keamanan nasional mereka. Langkah strategis ini merupakan bagian dari perintah presiden yang dikeluarkan oleh pemerintahan Donald Trump, dengan tujuan utama mencegah negara tersebut tertinggal dari pesaing global.
Langkah konkret pertama yang akan diambil adalah meminta pengembang AI terkemuka untuk menyerahkan model kecerdasan buatan mereka secara sukarela kepada pemerintah. Model-model ini kemudian akan melalui serangkaian pengujian keamanan siber yang ketat oleh instansi pemerintah sebelum diizinkan untuk dirilis kepada publik luas.
Perintah ini menekankan pentingnya adopsi AI yang bertanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai fundamental Amerika. Hal ini disampaikan langsung oleh Donald Trump dalam sebuah memorandum keamanan nasional yang diterbitkan pada Senin, 8 Juni 2026.
"Di bawah pemerintahan saya, AS bisa dan akan secara bertanggung jawab mempercepat penggunaan AI di seluruh domain intelijen dan peperangan sesuai dengan nilai-nilai Amerika," ujar Trump dalam memorandum tersebut, dilansir dari Reuters.
Selain dorongan adopsi, memorandum tersebut juga menetapkan tenggat waktu spesifik terkait sistem senjata otonom. Trump memberikan waktu 90 hari kepada Menteri Pertahanan, Pete Hegseth, untuk memperbarui arahan mengenai otonomi sistem senjata.
Arahan baru ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap adopsi sistem AI dalam militer tetap menghormati rantai komando militer yang berlaku. Ini menunjukkan adanya penekanan pada kontrol manusia dalam penggunaan teknologi AI di medan perang.
Pemerintah juga secara eksplisit menegaskan batasan etis dalam penggunaan AI oleh lembaga keamanan nasional. AI dipastikan tidak akan digunakan untuk tujuan penyensoran kebebasan berbicara atau untuk melakukan kegiatan pengawasan yang melanggar hukum dan tidak sah.
Michael Kratsios, Direktur Kantor Kebijakan Sains dan Teknologi Gedung Putih, menjelaskan bahwa memorandum ini bertujuan mempercepat adopsi AI di kalangan vendor sambil mencegah potensi kegagalan sistem. Selain itu, panduan departemen pertahanan juga akan diperbarui sesuai dengan arahan baru ini.
"Dan memastikan tidak ada entitas apapun yang bisa menonaktifkan atau menurunkan kualits sistem AI yang diandalkan prajurit tanpa persetujuan sebelumnya," jelas Michael Kratsios mengenai aspek perlindungan operasional sistem AI.
