TREN.BISNISMARKET.COM - Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) menyampaikan keprihatinan mendalam terkait potensi dampak negatif Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) baru. Regulasi yang tengah digodok ini dikhawatirkan akan membatasi daya serap produk tembakau petani di Indonesia.

Kekhawatiran utama APTI tertuju pada ketentuan mengenai kemasan polos yang diusulkan dalam rancangan tersebut. Aturan ini dinilai berpotensi menyulitkan petani tembakau untuk menjual hasil panen mereka, terutama menjelang periode panen raya yang krusial.

Situasi ini menjadi semakin mendesak mengingat panen raya tembakau untuk tahun 2026 semakin dekat. Jika rancangan Permenkes tersebut diberlakukan tanpa penyesuaian, petani tembakau berisiko menghadapi kendala serius dalam mendistribusikan dan menjual komoditas utama mereka.

APTI memperkirakan bahwa implementasi aturan kemasan polos ini dapat berujung pada penurunan signifikan terhadap penyerapan hasil panen tembakau. Hal ini tentu saja akan berdampak langsung pada perekonomian para petani yang menggantungkan hidup pada sektor ini.

Perkiraan kerugian yang timbul akibat kebijakan ini menjadi perhatian utama APTI. Mereka secara aktif mengkaji berbagai skenario potensi kerugian yang mungkin dialami oleh para petani tembakau di seluruh nusantara.

"APTI khawatir rancangan Permenkes baru akan menekan serapan tembakau petani menjelang panen raya 2026," demikian pernyataan yang disampaikan oleh perwakilan APTI.

Pihak APTI menekankan pentingnya mempertimbangkan aspek mata pencaharian para petani tembakau dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Mereka berharap ada dialog yang konstruktif.

Keterlambatan penyerapan hasil panen tembakau akibat regulasi ini dapat menciptakan efek domino yang luas, mulai dari penurunan pendapatan petani hingga potensi destabilisasi pasar tembakau nasional.

Oleh karena itu, APTI mendesak adanya kajian lebih mendalam dan dialog terbuka dengan seluruh pemangku kepentingan sebelum Rancangan Permenkes tersebut finalisasi. Tujuannya adalah mencari solusi terbaik yang tidak merugikan petani.