TREN.BISNISMARKET.COM - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) kembali menyuarakan keprihatinan mendalam mengenai modus penagihan utang oleh penyedia layanan pinjaman online (pinjol) ilegal. Fokus utama sorotan kali ini adalah praktik penagihan yang meluas di luar debitur yang bersangkutan.
Tindakan penagihan tersebut diketahui telah merambah ke lingkup pribadi, menargetkan keluarga inti, bahkan hingga rekan kerja dari peminjam dana. Hal ini menimbulkan keresahan sosial yang signifikan dan menjadi perhatian serius bagi lembaga legislatif.
Perlu diketahui bahwa praktik penagihan yang bersifat intimidatif dan melibatkan pihak ketiga yang tidak berkepentingan secara langsung merupakan pelanggaran serius terhadap regulasi yang berlaku di sektor jasa keuangan. Mekanisme penagihan yang tidak etis ini sering kali berujung pada tekanan psikologis bagi keluarga dan lingkungan profesional peminjam.
Anggota DPR RI secara tegas menyatakan bahwa tindakan penagihan utang yang diarahkan kepada keluarga hingga rekan kerja peminjam jelas merupakan sebuah pelanggaran hukum yang tidak dapat dibenarkan. Penegasan ini disampaikan sebagai respons terhadap laporan maraknya keluhan masyarakat.
"Tindakan penagihan utang pinjaman online yang ditujukan ke keluarga sampai rekan kerja itu jelas melanggar hukum," ujar salah satu anggota DPR RI. Pernyataan ini menggarisbawahi posisi parlemen yang menolak segala bentuk praktik penagihan yang melanggar privasi dan etika.
Dikutip dari sumber berita, penagihan yang menyebar ke lingkungan sosial peminjam ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap undang-undang perlindungan konsumen dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Praktik tersebut menunjukkan bahwa operasional pinjol ilegal sering kali mengabaikan batasan hukum yang ada.
Langkah-langkah penegakan hukum dan pengawasan yang lebih ketat diharapkan dapat segera dilakukan oleh otoritas terkait untuk menghentikan rantai praktik penagihan yang merugikan masyarakat luas ini. Pemerintah didorong untuk memberikan perlindungan maksimal kepada warga negara yang terjerat pinjaman ilegal.
Anggota DPR RI terus mendesak agar konsumen yang merasa dirugikan oleh praktik penagihan yang tidak benar ini segera melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwenang. Pelaporan yang cepat akan mempermudah proses investigasi dan penindakan terhadap pelaku penagihan ilegal.
