TREN.BISNISMARKET.COM - Pemerintah Indonesia telah memberlakukan aturan baru yang mengikat seluruh Warga Negara Indonesia (WNI) dalam proses registrasi kartu prabayar atau pascabayar telepon seluler. Ketentuan ini bertujuan untuk meningkatkan keamanan data dan penggunaan nomor telepon.
Adapun inti dari peraturan terbaru ini adalah kewajiban penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang terintegrasi dengan data kependudukan nasional. Hal ini menjadi syarat utama bagi setiap individu yang ingin mengaktifkan atau mendaftarkan kartu SIM baru maupun lama.
Lebih lanjut, selain NIK, proses registrasi kini menuntut adanya verifikasi data biometrik wajah dari pemilik nomor. Langkah ini diambil sebagai lapisan pengamanan tambahan untuk memastikan keaslian data pengguna.
Hal ini secara tegas menyatakan bahwa setiap WNI harus menyertakan NIK dan data biometrik wajah sebagai komponen esensial saat melakukan pendaftaran kartu SIM. Dengan demikian, proses verifikasi menjadi lebih ketat dibandingkan sebelumnya.
Ketentuan ini merupakan bagian dari upaya regulator untuk menekan potensi penyalahgunaan nomor telepon, seperti penipuan daring atau aktivitas kriminal lainnya yang memanfaatkan anonimitas nomor seluler. Regulasi ini diharapkan memperkuat ekosistem digital nasional.
Prosedur yang harus diikuti oleh masyarakat kini mencakup langkah-langkah teknis untuk memfasilitasi pemindaian dan pencocokan data biometrik wajah. Mekanisme ini biasanya terintegrasi melalui sistem operator seluler.
Dikutip dari sumber terkait, terdapat penekanan bahwa "setiap WNI wajib menggunakan NIK (Nomor Induk Kependudukan) serta data biometrik ketika registrasi SIM Card." Pernyataan ini menggarisbawahi sifat wajib dari implementasi teknologi pengenalan wajah tersebut.
Implementasi kebijakan ini diharapkan dapat berjalan lancar di seluruh wilayah Indonesia, meskipun memerlukan sosialisasi yang masif kepada masyarakat mengenai tata cara teknis pelaksanaan verifikasi biometrik tersebut.
