TREN.BISNISMARKET.COM - Perkembangan masif kecerdasan buatan (AI) mendorong perusahaan teknologi global untuk gencar membangun infrastruktur pusat data (data center) berskala besar sebagai penopang utama operasional mereka.
Investasi besar ini bertujuan untuk memenuhi ambisi konglomerasi teknologi meraih keuntungan maksimal, dengan janji bahwa AI akan meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan inovasi dalam perekonomian digital.
Namun, revolusi AI ini membawa konsekuensi signifikan, termasuk kekhawatiran di kalangan kelas pekerja bahwa posisi mereka terancam digantikan oleh sistem AI yang semakin canggih.
Fenomena pemutusan hubungan kerja (PHK) terus terjadi di berbagai sektor, di mana banyak perusahaan secara terbuka mengakui bahwa adopsi AI telah memangkas biaya operasional, terutama yang berkaitan dengan tenaga kerja manusia.
Efisiensi yang menguntungkan pebisnis ini justru berdampak negatif bagi masyarakat pekerja kelas menengah ke bawah, menyebabkan banyak lulusan kesulitan mencari pekerjaan formal dan terpaksa beralih ke sektor informal yang tidak pasti.
Selain isu ketenagakerjaan, muncul pula ancaman kerusakan lain, seperti peningkatan modus penipuan yang semakin canggih dan penyebaran disinformasi melalui konten deepfake yang merusak tatanan informasi.
Pembangunan data center yang menjamur juga menimbulkan masalah serius, di mana meskipun sering dibingkai sebagai pemasukan positif bagi negara berkembang di Asia Tenggara, masyarakat umum harus menanggung beban tersembunyi.
Aktivis lingkungan telah lama menyuarakan risiko krisis air dan listrik akibat kebutuhan operasional data center yang sangat besar, terutama untuk mendinginkan server dan menjaga pasokan listrik 24 jam penuh.
Sebagai gambaran global, peningkatan kapasitas penyimpanan energi untuk data center di pasar utama AS, seperti Texas dan California, meningkat lebih dari dua kali lipat sepanjang periode 2023 hingga 2025.
