TREN.BISNISMARKET.COM - Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini menyuarakan kekecewaannya yang mendalam terhadap sejumlah pengusaha yang diduga terlibat dalam praktik kecurangan berupa under-invoicing atau pemalsuan dokumen ekspor. Aksi penipuan ini, menurut catatan beliau, telah mengakibatkan kerugian signifikan bagi keuangan negara yang diperkirakan mencapai angka fantastis.
Kerugian yang dimaksud mencapai estimasi nilai Rp15.000 triliun, yang berimplikasi langsung pada keterbatasan dana pembangunan nasional. Isu mengenai banyaknya kekayaan negara yang mengalir keluar negeri telah menjadi perhatian Presiden Prabowo selama beberapa tahun terakhir.
Data yang diolah oleh Dewan Ekonomi Nasional, bersumber dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui United Nation Comtrade, menunjukkan adanya ketidakseimbangan neraca perdagangan. Disebutkan bahwa keuntungan perdagangan Indonesia selama 22 tahun terakhir tercatat sebesar US$ 436 miliar.
Namun, pada sisi lain neraca tersebut, ditemukan adanya aliran dana keluar negara yang sangat besar, yakni mencapai US$ 343 miliar dalam periode waktu yang sama. Kondisi ini menunjukkan adanya disparitas besar antara pemasukan dan pengeluaran devisa negara.
"Dana yang tinggal adalah sedikit sekali dibandingkan yang keluar," kata Presiden Prabowo, saat menyampaikan hal tersebut di acara Penutupan Munas Alim Ulama dan Konferensi Besar NU 2026, yang diselenggarakan di Bangkalan, Madura, pada Selasa (23/6/2026).
Presiden Prabowo mengidentifikasi praktik under-invoicing sebagai salah satu akar permasalahan utama dalam fenomena ini. Praktik tersebut melibatkan pengusaha yang sengaja memalsukan laporan nilai penjualan ekspor di bawah harga transaksi yang sebenarnya terjadi.
"Ternyata yang terjadi adalah yang disebut under-invoicing atau laporan palsu. Para pengusaha itu Bohong. Katanya dia jual 1.000 ton, dia lapor hanya 500 ton, artinya apa? artinya negara rugi," tegas Presiden Prabowo, menjelaskan mekanisme kerugian tersebut.
Lebih lanjut, beliau memaparkan bahwa berdasarkan olahan data PBB tersebut, Indonesia disebut telah menanggung kerugian kumulatif hingga ratusan miliar dolar selama kurun waktu 34 tahun. Kerugian masif inilah yang diduga menjadi penyebab utama kekurangan alokasi dana untuk kesejahteraan masyarakat.
"Kita telah rugi US$ 908 miliar dolar selama 34 tahun atau Rp15.000 triliun. Rp15.000 triliun! saudara-saudara ini semua data keluar, saya ingin sampaikan dalam forum ini karena saya ingin saudara-saudara NU sebagai pemimpin, sebagai ulama, sebagai guru, sebagai pembimbing rakyat harus mengerti kenapa gaji guru tidak bisa naik, kenapa gaji pegawai negeri tidak bisa baik, kenapa anggaran selalu kurang, iya kan? karena uangnya gak ada, diambil terus saudara-saudara," ungkap Presiden Prabowo.
