TREN.BISNISMARKET.COM - Perkembangan terbaru dalam ketegangan teknologi antara Amerika Serikat dan China terjadi ketika perusahaan raksasa e-commerce Tiongkok, Alibaba Group, mengajukan gugatan resmi terhadap pemerintah Amerika Serikat. Langkah ini diambil menyusul keputusan Departemen Pertahanan AS yang memasukkan Alibaba ke dalam daftar perusahaan yang dicurigai memiliki keterkaitan dengan militer negara tersebut.
Gugatan tersebut secara resmi didaftarkan oleh Alibaba di pengadilan federal yang berlokasi di San Jose, California, pada hari Selasa waktu setempat. Keputusan untuk menempuh jalur hukum ini merupakan respons langsung terhadap perluasan daftar hitam oleh Pentagon pada tanggal 8 Juni lalu, yang kini mencakup total 188 entitas perusahaan China.
Perluasan daftar hitam ini mencerminkan kekhawatiran mendalam dari pemerintah AS mengenai potensi pemanfaatan sektor swasta China oleh militer mereka. Kekhawatiran utama adalah bahwa perusahaan-perusahaan tersebut dapat digunakan untuk mendukung kemajuan teknologi serta peningkatan kapabilitas pertahanan nasional China.
Dalam dokumen gugatan yang diajukan, Pentagon menuduh Alibaba berkontribusi pada fusi antara sektor militer dan sipil di China. Tuduhan tersebut didasarkan pada hubungan perusahaan dengan Kementerian Industri dan Teknologi Informasi China, yang dianggap mendukung basis industri pertahanan negara tersebut.
Lebih lanjut, Pentagon juga menyoroti adanya afiliasi tidak langsung antara Alibaba dengan SASAC (State-owned Assets Supervision and Administration Commission), yakni regulator aset milik negara China. Namun, pihak Alibaba secara tegas membantah semua tuduhan yang dilayangkan oleh Departemen Pertahanan AS tersebut.
Alibaba menyatakan bahwa penetapan nama mereka dalam daftar tersebut tidak didukung oleh dasar fakta maupun landasan hukum yang kuat. "Penetapan tersebut tidak memiliki dasar fakta maupun hukum," dikutip dari Reuters, Rabu (24/6/2026).
Perusahaan multinasional tersebut menekankan bahwa operasional bisnis inti mereka sama sekali tidak memiliki korelasi dengan kepentingan militer China. Alibaba menegaskan bahwa struktur tata kelola internal mereka sudah independen dari pengaruh militer. "Alibaba diatur oleh dewan direksi independen, yang tidak satu pun memiliki afiliasi militer," lanjut perusahaan.
Alibaba juga menggarisbawahi fokus layanan mereka yang murni bersifat komersial dan sipil, bukan untuk kepentingan strategis pertahanan. "Produk dan layanan kami dibangun untuk ritel, logistik, dan teknologi informasi perusahaan, bukan untuk senjata, pertahanan, atau intelijen," sebut mereka.
Melalui upaya hukum ini, tuntutan utama Alibaba adalah agar namanya segera dicabut dari daftar hitam yang dikeluarkan oleh Pentagon. Sementara itu, juru bicara Pentagon memilih untuk tidak memberikan komentar resmi terkait gugatan yang sedang berjalan tersebut karena lembaga mereka tidak membahas proses hukum yang masih aktif.
