TREN.BISNISMARKET.COM - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, angkat bicara mengenai kekhawatiran terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di sektor industri. Kekhawatiran ini muncul sebagai dampak langsung dari lonjakan tajam harga gas industri yang terjadi belakangan ini.
Ancaman PHK tersebut sebelumnya diungkapkan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), yang memperkirakan sedikitnya 50.000 pekerja terancam kehilangan pekerjaan. Masalah ini menjadi perhatian serius pemerintah pusat mengingat dampaknya terhadap stabilitas ketenagakerjaan nasional.
Situasi ini dipicu oleh gejolak geopolitik global yang menyebabkan harga gas industri melonjak signifikan. Menurut estimasi, harga gas industri telah merambat naik dari patokan awal US$8 per MMBtu menjadi mencapai US$22 per MMBtu saat ini.
Bahlil menjelaskan bahwa kenaikan harga yang signifikan tersebut sebagian besar terjadi pada segmen Liquefied Natural Gas (LNG). Namun, ia menegaskan bahwa Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) untuk industri masih relatif stabil, berkisar antara US$6 hingga US$8 per MMBtu.
Menanggapi keresahan pelaku usaha dan pekerja, Menteri Bahlil menyatakan telah melakukan koordinasi intensif dengan berbagai pihak terkait. Ia mengaku telah bertemu langsung dengan asosiasi pelaku usaha dan perwakilan serikat pekerja untuk mencari jalan keluar terbaik.
"Sekarang lagi saya mencari formulasi untuk bagaimana bisa memberikan harga terjangkau," kata Bahlil saat ditemui di Hotel Aryaduta, Jakarta, pada Kamis (25/6/2026). Pernyataan ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk segera menemukan solusi konkret.
Lebih lanjut, Menteri Bahlil menekankan bahwa formula harga yang sedang dicari harus mengedepankan prinsip keadilan bagi semua pihak. Pemerintah berusaha keras menyeimbangkan kepentingan antara keberlangsungan industri dan daya beli pengusaha.
"Tapi juga tidak bisa terlalu dengan harga yang mereka [pengusaha] inginkan. Sekarang lagi kita mencari formulasi ya," ucap Bahlil, menegaskan bahwa solusi tidak boleh memihak salah satu pihak secara berlebihan.
Presiden KSPSI, Andi Gani, sebelumnya telah menggarisbawahi betapa gentingnya kondisi ini bagi kelangsungan operasional pabrik. Ia menyampaikan bahwa kenaikan harga tersebut membuat biaya produksi industri menjadi tidak terjangkau lagi.
