TREN.BISNISMARKET.COM - Pemerintah Indonesia tengah merancang sebuah inisiatif besar dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) yang akan melibatkan pemanfaatan teknologi mutakhir. Rencana ambisius ini menargetkan cakupan penerima bantuan yang sangat luas, yakni mencapai 50 juta jiwa masyarakat.
Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi), Meutya Hafid, menjelaskan bahwa intervensi digital ini merupakan langkah strategis pemerintah dalam modernisasi sistem distribusi bantuan sosial. Teknologi Artificial Intelligence (AI) akan menjadi tulang punggung utama dalam proses pendataan dan penyaluran bantuan tersebut.
Sebelum peluncuran skala nasional, program inovatif ini telah melalui tahap uji coba awal di lapangan. Uji coba tersebut dilaksanakan di wilayah Banyuwangi, Jawa Timur, sebagai langkah validasi sebelum diimplementasikan lebih luas.
Meutya Hafid optimis bahwa jika skema ini berhasil diadopsi secara menyeluruh, inisiatif ini berpotensi mencatatkan rekor sebagai salah satu proyek inklusi keuangan digital terbesar di dunia.
"Karena angkanya penerimanya itu kurang lebih, 18 juta keluarga atau setara dengan 50 juta, manusia Indonesia," kata Meutya saat menyampaikan hal tersebut dalam acara Digital Ecosystem Alignment (DEAL) 2026 di Jakarta, pada hari Selasa, 23 Juni 2026.
Ia melanjutkan dengan penekanan pada dampak global dari keberhasilan implementasi teknologi ini di sektor pelayanan publik. "Dan kalau sudah nanti, berhasil diadopsi, ini menjadi salah satu, yang pertama di dunia," tambah beliau.
Wacana mengenai pemanfaatan AI dalam penyaluran bansos ini sebelumnya juga telah dikemukakan oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan. Beliau menekankan bahwa teknologi AI mampu mendongkrak efisiensi anggaran negara secara signifikan.
Selain efisiensi, pemanfaatan teknologi ini diharapkan dapat menjamin bahwa bantuan yang diberikan benar-benar sampai kepada individu yang paling membutuhkan, sehingga mengurangi potensi salah sasaran.
Luhut Binsar Pandjaitan juga menjelaskan bahwa fokus penyaluran bansos akan mengalami pergeseran paradigma, tidak lagi didominasi oleh pemberian barang subsidi. Bantuan akan lebih diarahkan sebagai subsidi langsung kepada individu berdasarkan perhitungan data pemerintah yang akurat.
