TREN.BISNISMARKET.COM - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberikan jaminan bahwa kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih berada dalam posisi yang aman dan terkendali. Hal ini disampaikan meskipun mata uang Rupiah terus menunjukkan tren pelemahan terhadap Dolar Amerika Serikat (AS) belakangan ini.
Plt. Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan (DJSPSK), Herman Saheruddin, menegaskan bahwa proyeksi APBN untuk tahun 2026 tetap terjaga dengan baik. Kepastian ini didasarkan pada asesmen internal mengenai ketahanan fiskal Indonesia saat ini.
Pernyataan tersebut disampaikan Herman saat ia ditemui oleh awak media di kantornya pada hari Kamis, 25 Juni 2026. Ia merujuk pada pandangan yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengenai pengelolaan anggaran ke depan.
"Kalau untuk nilai tukar rupiah, so far, dari asesmen Pak Menteri (Purbaya Yudhi Sadewa) yang disampaikan juga pada APBN Kita yang lalu, tampaknya buat APBN masih bisa kita manage gitu," ujar Herman Saheruddin.
Pihak Kemenkeu mengakui adanya tekanan signifikan pada APBN yang berasal dari kenaikan harga minyak global. Kenaikan ini merupakan dampak tidak langsung dari eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah yang memaksa pemerintah mempertahankan subsidi BBM jenis Pertalite.
Namun demikian, Herman menegaskan bahwa meskipun ada beban subsidi, posisi APBN secara keseluruhan masih berada dalam batas aman dan terkelola. Pengelolaan ini dilakukan melalui berbagai strategi fiskal yang telah diterapkan pemerintah.
"Jadi kalau nilai tukar rupiah seperti disampaikan oleh Pak Menteri Keuangan, yang dampaknya signifikan buat APBN itu adalah harga minyak, karena kita banyak ada subsidi di situ kan, makanya sampai sekarang pun harga Pertalite enggak naik. Tapi, APBN masih ter-manage dengan baik, cara salah satunya yakni efisiensi, dengan merealokasi anggaran sesuai prioritasnya," lanjut Herman Saheruddin.
Selain langkah efisiensi, Herman juga menyebutkan bahwa dampak pelemahan rupiah mengalami efek saling menyeimbangkan atau cancel out terhadap komponen lain dalam APBN. Meskipun ada dampak neto, perhitungan Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi Fiskal (DJSEF) menunjukkan bahwa situasi ini masih bisa dikelola.
"Selain itu, adanya efek saling menyeimbangkan pada nilai tukar rupiah turut membantu mengurangi beban APBN. 'Jadi kalau nilai tukar rupiah seperti disampaikan oleh Pak Menteri Keuangan, yang dampaknya signifikan buat APBN itu adalah harga minyak, karena kita banyak ada subsidi di situ kan, makanya sampai sekarang pun harga Pertalite enggak naik. Tapi, APBN masih ter-manage dengan baik, cara salah satunya yakni efisiensi, dengan merealokasi anggaran sesuai prioritasnya,' lanjut Herman."
