TREN.BISNISMARKET.COM - Dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi dan gejolak geopolitik yang melanda dunia, Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang terdiri dari Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mempererat sinergi mereka. Koordinasi intensif ini bertujuan krusial untuk memastikan bahwa stabilitas sistem keuangan di Republik Indonesia tetap terjaga dengan baik.
Pertemuan tingkat tinggi ini menjadi respons strategis terhadap tantangan eksternal yang dapat memengaruhi kondisi domestik, khususnya dalam menjaga ketahanan fundamental ekonomi nasional. Fokus utama koordinasi adalah menyelaraskan kebijakan moneter dan fiskal agar dampaknya terhadap perekonomian terasa optimal.
Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Destry Damayanti, menegaskan komitmen otoritas terkait dalam menjaga stabilitas internal negara. Hal ini mencakup berbagai instrumen kebijakan yang diarahkan untuk mengendalikan dinamika perekonomian dalam negeri, termasuk upaya menjaga nilai tukar mata uang Garuda.
"Pemerintah dan otoritas dalam KSSK terus berkoordinasi terkait arah kebijakan menjaga stabilitas dalam negeri termasuk kebijakan dalam menjaga nilai tukar Rupiah," ujar Destry Damayanti.
Salah satu langkah konkret yang diambil Bank Indonesia untuk mengurangi ketergantungan pada Dolar Amerika Serikat adalah melalui perluasan instrumen transaksi mata uang lokal. Upaya ini dilakukan melalui implementasi Local Currency Transaction (LCT) dengan negara-negara mitra dagang utama.
Saat ini, skema LCT sudah aktif diterapkan Bank Indonesia bersama otoritas moneter di Malaysia, Thailand, Singapura, serta wilayah Hong Kong dan China. Langkah ini memfasilitasi pelaku usaha untuk bertransaksi menggunakan mata uang masing-masing negara, sehingga mengurangi kebutuhan valuta asing.
Ke depan, Bank Indonesia juga tengah mempersiapkan perluasan kerjasama LCT ini ke yurisdiksi penting lainnya di kawasan Asia. Rencana ekspansi tersebut mencakup negara Korea Selatan, India, dan Arab Saudi, yang merupakan mitra ekonomi strategis bagi Indonesia.
Selain itu, stabilitas nilai tukar Rupiah juga didukung oleh kebijakan pengaturan Devisa Hasil Ekspor (DHE) yang berasal dari Sumber Daya Alam (SDA). Kebijakan ini dirancang untuk memastikan aliran devisa tetap berada di dalam negeri dan mendukung cadangan devisa negara.
Pemerintah memastikan bahwa implementasi kebijakan DHE SDA ini dilakukan dengan hati-hati agar tidak menimbulkan disrupsi berarti bagi operasional dan arus kas pelaku usaha eksportir. Keseimbangan antara kepentingan makroekonomi dan kelancaran bisnis menjadi prioritas utama.
